Pakar: Sembilan Garis Putus Tiongkok Lewati ZEE Indonesia

Sonya Michaella    •    Rabu, 07 Sep 2016 18:14 WIB
laut china selatan
Pakar: Sembilan Garis Putus Tiongkok Lewati ZEE Indonesia
pakar hukum internasional dari Amerika Serikat, Julian Ku, di Kedutaan Besar AS di Jakarta, 7 September 2016. (Foto: MTVN/Sonya Michaella)

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) dikeluarkan pada 12 Juli lalu, Indonesia menyatakan tidak punya permasalahan dengan Tiongkok di Laut Natuna.

Namun, seorang pakar hukum internasional dari Amerika Serikat, Julian Ku, menilai Indonesia dan Tiongkok sebenarnya punya masalah di perairan tersebut.

"Indonesia memang mengatakan tidak ada perselisihan dengan Tiongkok. Perkataan tersebut muncul karena klaim nine dashed line Tiongkok tidak punya legitimasi, maka Indonesia menyebutnya tidak ada perselisihan," ujar Ku di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Permasalahannya adalah nine dashed line atau garis putus-putus dari Tiongkok yang ada di Laut China Selatan, melewati teritori penangkapan ikan dan sumber daya laut di Indonesia.

"Tapi sebenarnya ada perselisihan, ini terkait dengan klaim Tiongkok soal haknya menangkap ikan, sementara di sana (Natuna) sesuai dengan hukum internasional itu adalah daerah hak Indonesia untuk menangkap ikan," lanjutnya lagi.

Ku menegaskan kembali, apa yang dilakukan Tiongkok dengan menggunakan nine dashed line di Laut China Selatan bagi nelayannya untuk menangkap ikan adalah tindakan semena-mena.

"Jadi melalui nine dashed line, Tiongkok sudah membuat keputusan kontroversial," tuturnya.

Pakar hukum internasional asal Hofstra University di AS ini mengatakan nine dashed line yang dibuat Tiongkok di Laut China Selatan sama sekali mengada-ada.

"Dasar pembentukannya juga tak bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum internasional," sebut Ku.

Ia memaparkan mengapa nine dashed line Tiongkok ini sangat kontroversial, karena Tiongkok sendiri tak pernah menjelaskan secara terbuka soal garis putus-putus tersebut.

"Ini sama sekali tak punya dasar hukum. Mereka membuat ini hanya dengan historical fishing ground Tiongkok di Laut China Selatan sejak Dinasti Ming atau 2.000 tahun yang lalu," pungkasnya.



(WIL)

JK Kritisi PBB di Sidang Umum ke-71 PBB

JK Kritisi PBB di Sidang Umum ke-71 PBB

10 hours Ago

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan sejumlah kritik terhadap PBB termasuk saran untuk mereformasi…

BERITA LAINNYA