DPR RI Apresiasi Kinerja Menlu Retno dalam Tangani Krisis Rohingya

Marcheilla Ariesta    •    Senin, 11 Sep 2017 22:26 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
DPR RI Apresiasi Kinerja Menlu Retno dalam Tangani Krisis Rohingya
Menlu Retno Marsudi dalam rapat dengar pendepat di DPR RI, Jakarta, Senin 11 September 2017. (Foto: Metrovnews.com/Marcheilla Ariesta)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kinerja Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, diapresiasi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI. Apresiasi disampaikan masing-masing anggota dalam rapat dengar pendapat Kementerian Luar Negeri RI.

"Kami mengapresiasi apa yang dilakukan Bu Menlu untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Rohingya. Ini merupakan satu hal yang tepat yang dilakukan Indonesia, bukti nyata bukan berkoar-koar," ujar ketua rapat, Asril Hamzah Tanjung dari fraksi Partai Gerindra, di Jakarta, Senin 11 September 2017.

Hal senada juga disampaikan Arief Suditomo dari Partai Hanura. Dia menyampaikan Indonesia sangat baik dalam melakukan pendekatan inklusif dengan pemerintah Myanmar.

Apresiasi diberikan para anggota DPR karena Menlu Retno dianggap berhasil membawa Indonesia masuk ke Myanmar untuk memberikan bantuan. Pasalnya, hingga saat ini, Indonesia dianggap dekat dengan Myanmar dan dapat dipercaya.

Indonesia adalah salah satu negara yang bisa masuk ke Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Rakhine. Sudah ada beberapa bantuan yang diberikan Indonesia dalam bentuk pakaian dan obat-obatan, dua sekolah dan rumah sakit.

Baca: RI Dorong OKI untuk Bekerja Sama Selesaikan Krisis Rakhine

Untuk rumah sakit, pengerjaannya sudah memasuki tahap kedua, yaitu pembangunan ruang-ruang perawatan. Jika pengerjaannya bisa diselesaikan dengan cepat, maka pembangunan tahap tiga yang berupa bangunan utama bisa dikerjakan akhir tahun ini. Pembangunan sekolah dan rumah sakit terselenggara atas kerja sama pemerintah RI dengan sejumlah LSM.

Saat ini Myanmar sudah membuka akses bantuan kemanusiaan dari negara asing untuk disalurkan ke Rakhine. Meski begitu, penyaluran belum dapat dilakukan karena mekanismenya belum disepakati.

Konflik terbaru di Rakhine meletus setelah terjadinya penyerangan oleh grup militan ARSA ke sejumlah pos keamanan di perbatasan Myanmar pada 25 Agustus.

Militer Myanmar membalasnya dengan operasi perburuan militan, yang berimbas buruk pada masyarakat sipil Rakhine.

 


(WIL)