Ormas Asing di Indonesia Wajib Dicatat dan Diawasi Geraknya

Marcheilla Ariesta    •    Selasa, 12 Sep 2017 11:23 WIB
ormas
Ormas Asing di Indonesia Wajib Dicatat dan Diawasi Geraknya
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Mayerfas (Foto: Marcheilla Ariesta/Metrotvnews.com).

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri mendapat mandat dari Undang-Undang No. 17 tahun 2013 mengenai organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan aspek operasional, registrasi dan izin organisasi masyarakat (ormas) asing di Indonesia. 
 
Untuk melaksanakan mandat tersebut, Kemenlu membentuk unit khusus di Direktorat Jenderal Multilateral, yaitu Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang.
 
Untuk memastikan semua ini, Kementerian Luar Negeri meluncurkan Direktori Organisasi Masyarakat Asing di Indonesia tahun 2017. Direktori ini diluncurkan untuk mencatat ormas asing dan ormas asing pelaksana kerja sama yang terdaftar resmi dan legal beroperasi di Indonesia.
 
Unit ini nantinya secara operasional mengoordinasikan beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk kepentingan dan memberikan izin kepada ormas asing yang akan masuk Indonesia. Tak hanya itu, direktorat ini juga bertugas untuk melegalisasi ormas asing tersebut.
 
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Mayerfas menyebutkan bagi Indonesia, pengelolaan kepentingan publik merupakan tanggung jawab bersama. Pasalnya, sudah sejak lama pemerintah Indonesia memilih dan berkomitmen untuk membuka akses sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dalam perlibatan dan pemberdayaan segenap pelaku kepentingan, termasuk di dalamnya ormas.
 
"Pemerintah memastikan segala sumber daya dapat bersinergi full in our resources, tak hanya dari segi keamanan semata, namun agar manfaat langsung dapat diterima masyarakat secara maksimal," ujar Mayerfas di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 12 September 2017.
 
Pemerintah Indonesia tentu mempertimbangkan aspek mudarat dan manfaat para ormas asing untuk dapat menjalankan kepentingannya di Indonesia. Karena itu, tim perizinan melakukan tiga hal untuk menyeleksi ormas asing.
 
Pertama, kegiatan ormas asing harus sesuai dengan rencana kerja kementerian yang menjadi mitra dan sesuai dengan tugas pemerintah Indonesia. Mayerfas menuturkan, jangan sampai ada ormas asing yang menjalankan kegiatan di Indonesia namun tak sejalan dengan kerja pemerintah Indonesia.
 
Kedua, dalam operasional ormas asing perlu diarahkan untuk mendukung penguatan pelaksanaan program pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga, tim perizinan harus memastikan kegiatan ormas asing mengisi ruang yang belum dijangkau pemerintah Indonesia.
 
Sejauh ini, sudah ada 86 ormas asing yang ada di Indonesia. Kebanyakan dari ormas asing ini bergerak di bidang kemasyarakatan, seperti sosial dan kemanusiaan. Jumlah 86 ormas asing ini yang sudah resmi terdaftar dan diizinkan melakukan kegiatan di Indonesia. 



(FJR)