Krisis Rakhine akan Sulit Dibawa ke Mahkamah Internasional

Marcheilla Ariesta    •    Jumat, 15 Sep 2017 19:03 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Krisis Rakhine akan Sulit Dibawa ke Mahkamah Internasional
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (Foto: Marcheilla Ariesta/Metrotvnews.com).

Metrotvnews.com, Jakarta: Amnesty International menuturkan kalau kasus kemanusiaan di Rakhine akan sulit dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC). Hal ini disebabkan Myanmar bukan negara anggota dan tidak meratifikasi ICC.
 
"Secara hukum, kalau melihat dari temuan Amnesty International, kekerasan ini masuk dalam kejahatan paling serius, yakni kejahatan kemanusiaan tipe 1, kejahatan humanity, genosida, kejahatan perang dan agresi," ujar Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, saat ditemui di kantor Amnesty International Indonesia, Jumat 15 September 2017.
 
"Kecil kemungkinan akan dibawa ke ICC sebab Myanmar bukan negara anggota, apalagi negara ratifikasi ICC statuta Roma, sehingga tidak bisa serta merta diajukan di sana," imbuhnya.
 
Meski demikian, kata Usman, tetap ada kemungkinan kasus ini bisa dibawa ke ICC, yaitu jika ada keputusan politik dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Menurutnya hal tersebut masih berada dalam proses pembahasan.
 
Usman menuturkan beberapa pejabat Myanmar merasa cukup percaya diri karena memiliki dukungan dari Rusia dan Tiongkok.
 
"Rusia termasuk negara supply senjata ke Myanmar, Australia dan Israel juga. Mungkin pernah ada sanksi yang diajukan ke Myanmar oleh Uni Eropa. Nah, kerja sama seperti ini sering memengaruhi keputusan di DK PBB, apalagi hal itu menyangkut mitra kerja samanya," jelas Usman.
 
Dia berharap Pemerintah Indonesia terus mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan ini. Usman menuturkan dia berharap banyak Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mau membawa kasus ini ke Jenewa, tepatnya ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
 
Usman menuturkan Menlu akan melakukan 71 pertemuan di Sidang Umum PBB di New York. Diharapkan diplomasi RI untuk menuntaskan krisis di Rakhine mendapat dukungan besar dari PBB.
 
Lewat Menlu Retno, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang berhasil masuk untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban kekerasan di Rakhine. Hal tersebut bisa diperoleh Indonesia lantaran pendekatan inklusif dengan pemerintah Myanmar.
 
Dalam pertemuan dengan State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi, Retno menyampaikan empat usulan Indonesia yang terangkum dalam formula 4+1. 
 
 
Indonesia meminta pemerintah Myanmar menghentikan aksi kekerasan di Rakhine, meminta pemerintah dan militer Myanmar menahan diri, Myanmar juga diminta untuk melindungi semua warga di Rakhine, termasuk dari etnis Rohingya, dan juga Indonesia meminta pemerintah Myanmar membuka akses bantuan kemanusiaan untuk warga di Rakhine yang terkena dampak kekerasan.

 

 
(FJR)