Menhan RI Berharap Vietnam Tak Lagi Langgar Laut Natuna

Sonya Michaella    •    Jumat, 13 Oct 2017 12:50 WIB
indonesia-vietnamblok natuna
Menhan RI Berharap Vietnam Tak Lagi Langgar Laut Natuna
Menhan RI Ryamizard Ryacudu (kanan) bersama Menhan Vietnam Ngo Xuan Lich di Kemhan, Jakarta, Jumat 13 Oktober 2017. (Foto: Metrotvnews.com/Sonya Michaella)

Metrotvnews.com, Jakarta: Laut Natuna menjadi salah satu bahasan penting di dalam pertemuan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dengan Menteri Pertahanan Vietnam, Ngo Xuan Lich.

Akhir-akhir ini, tensi antara Indonesia dan Vietnam kerap terjadi, terutama soal nelayan yang melanggar perbatasan negara.

“Kalau masalah ini sudah ada pertemuan antara Bakamla, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tinggal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang belum. Bulan ini, atau paling tidak tahun ini semua sudah selesai,” kata Ryamizard kepada awak media di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat 13 Oktober 2017.

Ryamizard menambahkan, semua permasalahan di lautan terkait dengan pencurian ikan nantinya akan disepakati bersama hukumnya.

“Jadi, ya, kalau selesai tahun ini, diharapkan tidak ada pelanggaran lagi ke depannya karena memang diakui dari Vietnam. Nelayan mereka juga tidak tahu batas-batas negara,” ungkap dia lagi.

Kasus yang terakhir terjadi ialah saat KKP bersama TNI AL dan Polair menangkap delapan kapal berbendera asing dalam dua kali operasi, yakni pada 10 Juli dan 15 Juli 2017. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Eko Djalmo mengatakan kapal tersebut terbukti melintasi dan mengambil ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Saat diinterogasi, anak buah kapal Vietnam mengatakan ikan di perairan Indonesia lebih banyak dan lebih enak. Alasan yang terakhir, mereka mengklaim bahwa perairan Natuna itu masuk ke wilayah Vietnam.

Kapal-kapal tersebut diduga melanggar dengan sangkaan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.




(WIL)