Untuk Pertama Kali, Aung San Suu Kyi Kunjungi Wilayah Rakhine

Arpan Rahman    •    Kamis, 02 Nov 2017 14:02 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Untuk Pertama Kali, Aung San Suu Kyi Kunjungi Wilayah Rakhine
Aung San Suu Kyi kunjungi Rakhine untuk pertama kali (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Yangon: Aung San Suu Kyi mengunjungi daerah yang dilanda konflik di negara bagian Rakhine utara untuk kali pertama sebagai petinggi Myanmar, pada Kamis 2 November 2017. Sementara pemerintahnya mengatakan sebuah rencana guna memulangkan ratusan ribu Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan sedang dikerjakan.
 
Suu Kyi tiba di ibu kota negara bagian Sittwe dan menuju daerah Rakhine utara di mana banyak desa Rohingya berada. Selama kampanye pemilu 2015, dia mengunjungi Rakhine selatan, di sana tidak banyak konflik.
 
"Konselor negara baru saja tiba, dia menuju ke Maungdaw, Rakhine utara, didampingi para pejabat negara," kata Tin Maung Swe seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis 2 November 2017. Wakil direktur Pemerintah Rakhine itu menyebut jabatan resmi Suu Kyi.
 
Juru bicara pemerintah Zaw Htay tidak merilis rencana Suu Kyi untuk perjalanan ini lantaran masalah keamanan.
 
Lebih dari 600.000 orang Rohingya asal Rakhine utara melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus, ketika pasukan keamanan Myanmar memulai "operasi pembersihan". Operasi itu sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pos-pos polisi oleh gerilyawan. PBB mengatakan bahwa aksi tanggapan tersebut tidak proporsional dan layaknya pembersihan etnis.
 
Kampanye militer mencakup pembakaran pedesaan Rohingya dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Para pelarian Rohingya telah menggambarkan pembakaran dan pemerkosaan serta penembakan oleh tentara dan warga Budha Myanmar.
 
Citra global peraih Nobel Perdamaian sudah rusak oleh krisis. Suu Kyi mendapat kecaman keras supaya berbuat lebih banyak demi mengakhiri kekerasan dan mengutuk pihak yang bertanggung jawab. Beberapa tokoh sesama pemenang hadiah perdamaian secara terbuka mengutuk Suu Kyi karena apa yang mereka lihat sebagai ketidakpeduliannya terhadap situasi yang dialami orang Rohingya.
 
Meskipun Suu Kyi menjadi kepala pemerintahan Myanmar secara de facto sejak partainya menyapu bersih pemilu pada 2015, mantan tahanan politik tersebut dibatasi dalam kekuasaannya atas negara menurut sebuah konstitusi yang diracik oleh junta yang memerintah Myanmar selama beberapa dekade. Militer memiliki hak veto yang efektif atas semua undang-undang dan mengendalikan kementerian utama, termasuk mengawasi keamanan dan pertahanan.
 
Namun, bahkan saat Suu Kyi berbicara tentang masalah ini, dia telah mendapat kritik. Dalam sebuah pidato pada September, komentar pertamanya setelah krisis dimulai, dia minta kesabaran dari masyarakat internasional. Malahan katanya sebagian para pengungsi bertanggung jawab, sebab lebih dari separuh desa Rohingya bukan dihancurkan oleh kekerasan.
 
Suu Kyi juga menghadapi reaksi balik domestik yang potensial jika dia berbicara atas nama Rohingya, yang telah menjadi sasaran retorika anti-Muslim di negara mayoritas Budha. Banyak di antara warga setuju dengan sikap resmi pemerintah bahwa tidak ada etnis seperti Rohingya dan orang-orang itu di negara tersebut telah bermigrasi secara ilegal dari Bangladesh.
 
Meskipun Rohingya pertama kali tiba beberapa generasi silam, mereka dilucuti dari kewarganegaraan Myanmar pada 1982, yang menyangkal hampir semua hak mereka dan membuat mereka tanpa kewarganegaraan. Mereka tidak bisa bepergian bebas, menjalankan agama mereka, bekerja sebagai guru atau dokter, dan mereka hanya memiliki sedikit akses terhadap perawatan medis, makanan atau pendidikan.
 
Para pendukung Myanmar secara global juga terkesan bersikap hati-hati, tidak ingin merusak pemerintahan sipil Suu Kyi yang rapuh di saat negara itu baru saja bebas dari pemerintahan otoriter selama beberapa dekade. Namun negara-negara seperti Amerika Serikat (AS) sudah memperingatkan Myanmar tentang dampak potensial yang dihadapi jika tidak mengatasi krisis, termasuk risiko menarik minat teroris internasional, menghambat investasi, dan akhirnya menghalangi transisi menuju demokrasi.
 
Pemerintah mengatakan, Selasa, bahwa pihaknya siap memulangkan Rohingya yang mengungsi, namun menyalahkan Bangladesh karena memperlambat proses tersebut.
 
"Kami siap menerima para pengungsi dan memulai proses verifikasi dan pengawasan, namun kami belum mencapai kesepakatan dengan pihak berwenang Bangladesh untuk repatriasi," kata Zaw Htay, juru bicara pemerintah.
 
Tidak jelas dalam kondisi apa Rohingya diizinkan untuk kembali ke Myanmar.



(FJR)