Paus Fransiskus Desak Pimpinan Myanmar Hormati HAM

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 29 Nov 2017 07:10 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Paus Fransiskus Desak Pimpinan Myanmar Hormati HAM
Sambutan Myanmar kepada Paus Fransiskus, 27 November 2017. (Foto: AFP).

Naypyitaw: Paus Fransiskus mendesak pemimpin Myanmar, yang sebagian besar beragama Buddha dan terperangkap dalam kemelut Rohingya, menghormati keadilan dan hak asasi manusia (HAM) setiap kelompok suku.

Paus menghindari tanggapan diplomatik dengan tidak menggunakan istilah 'Rohingya' dalam pidatonya kepada pejabat Myanmar, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi. Namun, kata-katanya merujuk pada suku kecil terkepung yang tidak diakui Myanmar sebagai warga negara.

Lebih dari 620 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Mereka lari dari tindakan keras militer yang disebut Washington sebagai 'kekejaman mengerikan' untuk 'pembersihan suku'.

Fransiskus memberikan tanggapannya di Naypyitaw, kota besar negara tersebut. Ia diterima Suu Kyi, pemenang Nobel Perdamaian meski mendapat kritikan keras karena pelanggarannya terhadap hak warga Rohingya. 

"Masa depan Myanmar harus damai, kedamaian berdasarkan penghormatan terhadap martabat dan hak setiap anggota masyarakat, menghormati setiap kelompok etnis dan identitasnya, menghormati peraturan undang-undang, dan menghormati tatanan demokratis yang memungkinkan masing-masing individu dan setiap kelompok, tidak terkecuali, untuk menawarkan kontribusi yang sah terhadap kepentingan bersama," katanya seperti dilansir dari Antara, Rabu, 29 November 2017.

(Baca juga: Terima Paus Fransiskus, Myanmar: Tak Ada Diskriminasi di Sini)

Myanmar menolak istilah 'Rohingya' dan penggunaannya, dengan kebanyakan orang merujuk pada suku kecil muslim di negara bagian Rakhine sebagai pendatang gelap dari negara tetangga, Bangladesh. Paus menggunakan kata Rohingya dalam dua permohonan banding dari Vatikan pada tahun ini.

Namun, sebelum melakukan perjalanan berisiko secara diplomatis, penasihat dari paus sendiri merekomendasikan agar tidak menggunakan kata tersebut di Myanmar. Jika tidak, dia menimbulkan insiden diplomatik yang dapat mengubah militer dan pemerintah negara tersebut melawan orang Kristen minoritas.

Kelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International, yang menuduh tentara Myanmar melakukan 'kejahatan terhadap kemanusiaan', telah mendesak Paus untuk mengucapkannya. Kelompok garis keras biksu Buddha memperingatkan bahwa akan ada 'tanggapan' jika ia berbicara secara terbuka tentang Rohingya.



(HUS)