Oposisi Korsel Mulai Berupaya Makzulkan Presiden Park

Willy Haryono    •    Senin, 21 Nov 2016 13:13 WIB
korea selatan
Oposisi Korsel Mulai Berupaya Makzulkan Presiden Park
Ribuan pendemo turun ke jalanan kota Seoul, 19 November, dalam mendesak mundur Presiden Park Geun-hye. (Foto: AFP/ED JONES)

Metrotvnews.com, Seoul: Partai Rakyat yang merupakan kubu oposisi pemerintahan Korea Selatan mulai mengumpulkan tanda tangan sebagai upaya memakzulkan Presiden Park Geun-hye, yang dinilai sudah tidak pantas lagi memimpin di tengah skandal korupsi. 

Pada Minggu 20 November, sejumlah jaksa di Korsel meyakini Park telah menjadi kaki tangan dari skandal korupsi dan kolusi di jajaran pemerintahan. 



Teman dekat Park, Choi Soon-sil dan mantan ajudan presiden An Chong-bum, dijerat kasus penyalahgunaan wewenang. Keduanya dituduh telah menekan sejumlah perusahaan untuk menyumbangkan dana ke beberapa yayasan yang merupakan pusat dari skandal bernama Choi-gate ini. 

Ratusan ribu orang turun ke jalanan kota Seoul pada Sabtu 19 November, dalam aksi hari keempat secara berturut-turut dalam sepekan terakhir. Ini merupakan unjuk rasa terbesar di Korsel sejak era 1980-an. 

Park, yang masa kepemimpinannya berakhir pada Februari 2018, menolak dorongan mundur dari jabatan. Namun ia telah dua kali meminta maaf, dengan mengakui keteledorannya terkait hubungan pribadi dengan Choi. Ia juga menegaskan apa yang dia lakukan selama ini semata untuk perekonomian Korsel. 


Pendemo menggunakan topeng mirip wajah Park dan Choi. (Foto: AFP)

Partai Rakyat Korsel, dengan 38 kursi dari 300 anggota parlemen, memulai usaha mendepak Park. Juru bicara partai Lee Yong-ho mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan tanda tangan dari anggota partai lain untuk mosi pemakzulan. 

Mosi pemakzulan membutuhkan sedikitnya dukungan dari separuh parlemen untuk dapat dimulai, dan baru bisa diloloskan lewat suara dua per tiga mayoritas. 

Jika mosi pemakzulan lolos di level parlemen, maka akan ditinjau kembali oleh Mahkamah Konstitusi, yang akan dikonfirmasi sedikitnya oleh enam dari sembilan hakim. Sejumlah analis menilai mosi pemakzulan terhadap Presiden Park berpeluang baik untuk dapat diloloskan. 

Sementara itu Partai Demokratik Korsel, yang memiliki 121 kursi di parlemen, mengaku akan meninjau kembali kondisi pemakzulan, namun tidak berkomitmen untuk memulainya. 

"Proses pemakzulan memerlukan persiapan sematang mungkin," kata Choo Mi-ae, kepala Partai Demokratik Korsel, seperti dikutip Reuters

Pada 2004, parlemen meloloskan mosi pemakzulan terhadap presiden Ro Moo-hyun, namun ditolak Mahkamah Konstitusi. Langkah pemakzulan ketika itu tidak populer di tengah masyarakat, yang menilainya hanya sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh oposisi yang merupakan mayoritas di parlemen.

 


(WIL)