Amnesty International Dorong Pembangunan Ekonomi Myanmar Merata

Marcheilla Ariesta    •    Selasa, 21 Nov 2017 20:13 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Amnesty International Dorong Pembangunan Ekonomi Myanmar Merata
Amnesty International paparkan mengenai laporan kondisi di Rakhine (Foto: Sonya Michaella).

Jakarta: Pemerintah Myanmar yang dipimpin Aung San Suu Kyi sebenarnya mulai memperhatikan krisis di wilayah Rakhine. Namun, menurut peneliti Amnesty International, Elise Tillet, yang patut diperhatikan Pemerintah Myanmar adalah pembangunan ekonomi di sana.

Karenanya, lewat laporan Amnesty International di Rakhine, mereka ingin menyampaikan saran untuk memperhatikan Rakhine lebih lagi.

"Yang ingin kita sampaikan dengan laporan ini agar pemerintah menghapuskan peraturan yang diskriminatif pada warga etnis Rohingya dan juga supaya pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah era Aung San Suu Kyi merata ke semua wilayah di Rakhine," ujar Elise dalam acara Laporan Amnesty International dalam Diskriminatif Sistem pada Rohingya, di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Selasa 21 November 2017.

(Baca: Amnesty International: Etnis Rohingya Tak Bersisa di Rakhine).

Tak hanya itu, Amnesty International juga menginginkan agar bantuan internasional diberikan tak hanya terpusat di wilayah Sittwe saja, namun harus benar sampai ke para etnis Rohingya.

Meski demikian, Elise menuturkan kejahatan kemanusiaan di Myanmar masih terjadi. Karenanya, Amnesty International meminta masyarakat internasional dan pemerintah Myanmar untuk tidak tinggal diam melihat situasu tersebut.

Amnesty International, dalam laporannya menyebutkan bahwa ditemukan peraturan diskriminatif terutama terhadap warga Rohingya di Rakhine. Hal ini kemudian mengakibatkan 'pemindahan' warga, terutama etnis Rohingya ke negara tetangga, Bangladesh.

(Baca: Kehidupan Etnis Rohingya di Rakhine Serba Terbatas).

Dengan pemindahan paksa tersebut, menyebabkan kosongnya etnis Rohingya di Rakhine. Peneliti Amnesty International di Myanmar, Elise Tillet melaporkan bahwa pada 2012 lalu, sebelum krisis kemanusiaan pertama kali di wilayah Rakhine, jumlah etnis Rohingya di sana berjumlah sekitar 80 persen.



(FJR)