Aktivis Pro Demokrasi Minta Junta Militer Thailand Turun

Sonya Michaella    •    Selasa, 27 Feb 2018 13:24 WIB
politik thailand
Aktivis Pro Demokrasi Minta Junta Militer Thailand Turun
Para aktivis menolak hadirnya kembali junta militer di pemerintahan Thailand. (Foto: AFP)

Bangkok: Sekitar 400 aktivis pro-demokrasi berunjuk rasa di Thailand, tepatnya di depan Universitas Thammasat. Mereka menyebut pemerintah berbohong soal rencana pemilihan umum.

Sambil berteriak-teriak, mereka juga menginginkan agar junta militer Thailand tak lagi memimpin pemerintahan Negeri Gajah Putih tersebut.

Para aktivis mengacungkan tiga jari, yang menunjukkan tiga tuntutan mereka yaitu pemilu 2018, turunnya diktator, dan hidup demokrasi.

Dilansir dari AFP, Selasa 27 Februari 2018, mereka juga menyebut Perdana Menteri Prayuth Chan-o-Cha adalah pembohong karena menunda pemilu. Janji terakhir Prayuth adalah menggelar pemilu pada November tahun ini.

"Cukup dengan kebohongan-kebohongan. Waktu sudah habis untuk diktator. Ini saatnya untuk rakyat. Kita harus pemilu pada tahun ini," teriak salah satu pengunjuk rasa. 

Setelah unjuk rasa berakhir, Kepolisian Thailand lantas menangkap empat orang aktivis yang diduga sebagai penggagas unjuk rasa tersebut.

Junta militer Thailand dikabarkan kembali menunda pemilu, yang rencananya digelar pada November dengan alasan perubahan undang-undang pemilu oleh anggota DPR yang ditunjuk junta. Ini artinya, pemilu baru akan digelar pada awal 2019.

Para aktivis pro-demokrasi pun kembali merencanakan akan menggelar protes di ibu kota Bangkok, Chiang Mai di utara, dan Khon Kaen di timur laut Thailand. Mereka berkumpul dalam organisasi bernama Democracy Restoration Group.


(WIL)