Wawancara Khusus Menlu Retno L.P Marsudi

Perlindungan WNI di Luar Negeri Diperkuat dengan Diplomasi Digital

Marcheilla Ariesta    •    Rabu, 23 Aug 2017 09:42 WIB
kemenlu
Perlindungan WNI di Luar Negeri Diperkuat dengan Diplomasi Digital
Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi menjelaskan diplomasi Indonesia untuk perlindungan WNI (Foto: Fajar Nugraha/Metrotvnews.com).

Metrotvnews.com, Jakarta: Pertumbuhan teknologi digital di Indonesia semakin canggih menyesuaikan perkembangan zaman. Inovasi perlu dilakukan agar bisa menyeimbangkan diri dengan era yang juga semakin cepat berkembang.
 
Mengikuti perkembangan zaman, Kementerian Luar Negeri membuat diplomasi digital untuk memenuhi pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia yang berada di negeri orang. Ini merupakan bagian dari prioritas politik luar negeri Indonesia, yaitu di bidang perlindungan WNI.
 
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menuturkan, di bidang pelayanan publik dan perlindungan WNI, Kemenlu sudah menjadi rujukan dan penjuru dari pelayanan perlindungan WNI di luar negeri.
 
"Kemenlu sudah menjadi rujukan, atau menjadi penjuru dari pelayanan perlindungan WNI di luar negeri dan kasus yang dihadapi warga negara kita dari tahun ke tahun bukannya menurun, namun semakin meningkat," ujar Menlu Retno L.P Marsudi saat wawancara khusus dengan Metrotvnews.com, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2017.
 
Kasus hukum yang menyangkut para buruh migran Indonesia, anak buah kapal, korban perdagangan orang dan kasus-kasus hukum lain yang dihadapi menjadi permasalahan yang dihadapi WNI di luar negeri. Lebih dari 12.700 kasus dari total 18.000 kasus yang masuk berhasil diselesaikan Kemenlu tahun 2016, di mana hampir 70 persen kasus berhasil diselesaikan.
 
Meski masih ada kasus yang belum berhasil diselesaikan, Menlu Retno menyebutkan, bukan berarti Indonesia tidak mampu, namun kasus-kasus besar memang biasanya memerlukan waktu penanganan lebih panjang.
 
Karenanya, agar tidak terjadi penumpukan kasus yang membuat penyelesaian berlarut-larut, pelayanan berbasis teknologi terus diperbaiki. Kemenlu juga segera akan menerapkan status standarisasi pelayanan.
 
"Dengan grafik yang terus meningkat, kita terus mencoba memperbaiki pelayanan berbasis teknologi. Karena dengan adanya teknologi, kita tidak bisa memakai cara konvensional lagi," ujarnya.
 
Untuk membuat pelayanan publik lebih baik lagi, Menlu Retno menuturkan sebelum akhir tahun ini, akan ada standarisasi pelayanan, baik dari segi kecepatan, performa, pelayanan dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya standarisasi pelayanan ini, WNI di luar negeri semakin mudah jika harus mengurus suatu dokumen atau penyelesaian kasusnya juga lebih cepat berakhir.
 
"Saya sudah meminta kepada direktur jenderal protokol dan konsuler, semoga standar yang kita tetapkan, baik performa, pelayanan, kecepatan pelayanan dan lain-lain bisa berjalan sangat baik tahun ini," ungkapnya.
 
Sementara itu, untuk perlindungan WNI, Kemenlu sudah mengeluarkan aplikasi Safe Travel. Aplikasi ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada WNI yang akan bepergian ke luar negeri. Menlu Retno menambahkan, selain Safe Travel, ada juga SMS Blast.
 
SMS Blast ini merupakan pemberitahuan kepada WNI yang baru tiba di luar negeri tentang alamat perwakilan Indonesia yang ada di negara tersebut, berikut dengan nomor hotline
 
Menlu perempuan pertama RI ini menjelaskan, dengan adanya SMS Blast, diharapkan WNI bisa merasa aman karena tahu harus menghubungi siapa dan kemana saat menghadapi masalah di luar negeri.
 
"Ini merupakan contoh pelayanan kita di luar dan dalam negeri yang sudah online, semuanya sudah cashless. Jadi dengan online itu, dari waktu ke waktu sudah cepat pelayanannya," jelasnya.
 
Mantan Duta Besar RI untuk Belanda itu juga menuturkan sebagai salah satu contoh perbaikan pelayanan masyarakat dan perlindungan WNI di luar negeri, Kemenlu mencoba melatih pejabat dinas dalam negeri (PDDN), untuk membantu melakukan pelayanan dan perlindungan kepada WNI. 
 
Tahun ini saja, sudah 96 PDDN yang dilatih Kemenlu. Dengan pelatihan ini, diharapkan para PDDN mampu menangani kasus di luar negeri, tak hanya bergantung pada diplomat saja, sehingga diplomasi akan cepat dan pelayanan menjadi lebih cepat dari sebelumnya.
 
Saat ini, tantangan yang dihadapi Kemenlu cukup signifikan. Hal tersebut tidak lepas dari dinamika politik luar negeri yang tinggi sekali. Tantangan tersebut, ujar mantan Dubes RI untuk Norwegia itu, menuntut Indonesia semakin berkontribusi di kawasan dan dunia internasional.
 
"Tantangannya adalah bagaimana kita bisa bekerja dengan dinamika yang sangat cepat yang terjadi di dunia luar, dan di waktu yang sama kita harus mampu mengamankan kepentingan nasional kita. Karena yang dinamakan politik luar negeri itu merupakan perpanjangan dari kepentingan nasional yang harus diperjuangkan di negara lain atau dunia internasional," pungkasnya.
 
Melalui pelayanan ini Pemerintah Indonesia terus berupaya menegaskan komitmen akan terus melindungi WNI di luar negeri, khususnya mereka yang bekerja. Pelayanan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir dalam memberikan perlindungan.



(FJR)