Krisis Rakhine Tak Boleh jadi Amunisi Serang Jokowi-JK

Sonya Michaella    •    Selasa, 05 Sep 2017 08:36 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Krisis Rakhine Tak Boleh jadi Amunisi Serang Jokowi-JK
Menlu RI Retno Marsudi temui Aung San Suu Kyi di Nay Pyi Taw, kemarin. (Foto: AFP)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, dianggap sebagian besar orang karena masalah agama. Padahal, masalah ini sama sekali tidak berkaitan dengan agama, melainkan tidak diakuinya etnis Rohingya selama berpuluh-puluh tahun.

Masalah lain adalah Pemerintah Myanmar membiarkan perlakuan tidak manusiawi aparat keamanan terhadap Rohingya, sehingga terjadi eksodus besar-besaran etnis tersebut. 

Berbagai pejabat dan tokoh dunia telah mengkategorikan hal ini sebagai ethnic cleansing dan genosida yang merupakan kejahatan internasional.

Masalah yang terjadi di Myanmar bukan juga masalah bilateral antara Indonesia dan Myanmar. Selama ini, hubungan antar kedua negara baik-baik saja dan tidak ada benturan apapun.

"Maka, mengusir Duta Besar Myanmar di Indonesia atau memanggil pulang Duta Besar RI di Myanmar bukan suatu tindakan yang tepat," tegas pengamat hubungan internasional, Profesor Hikmahanto Juwana, dalam pernyataan tertulisnya kepada Metrotvnews.com, Selasa 5 September 2017.

"Masalah yang terjadi di Myanmar tidak seharusnya menjadi amunisi untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi-JK," lanjutnya lagi.

Presiden sudah mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan, namun karena besarnya permasalahan maka upaya yang saat ini dijalankan oleh pemerintah Indonesia terlihat belum memadai.

Tentu pemerintah terus berikhtiar dan mencari solusi agar pemerintah Myanmar tidak membiarkan peristiwa yang dapat dikatagorikan sebagai ethnic cleansing segera berakhir.

"Tindakan pemerintahan Jokowi sudah sangat maksimal bila dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga yang sejak awal sudah menyatakan tidak akan menerima pengungsi Rohingya," ucap Hikmahanto.

Selanjutnya, masyarakat dalam mengekspresikan kemarahan terhadap pemerintah Myanmar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan atas simbol Myanmar di Indonesia.

Selain tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal, juga akan kontraproduktif dalam upaya pemerintah untuk meminta pemerintah Myanmar mengakhiri apa yang dilakukan aparatnya.

"Justru tindakan masyarakat yang liar akan menjadi beban bagi pemerintah ketika berhadapan dengan pemerintah Myanmar," tutur dia.

Menurut dia, masyarakat Indonesia harus dewasa dan mempercayakan penyelesaian krisis di Myanmar kepada pemerintah. 

Jokowi utus Menlu Retno Marsudi ke Myanmar dan Bangladesh

Menyampaikan keprihatinan dan mendesak Pemerintah Myanmar untuk bergerak menyelesaikan krisis ini, Presiden Joko Widodo pun mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Myanmar.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Menlu Retno terbang ke Dhaka Bangladesh untuk menyiapkan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Jokowi ingin pemerintah Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

"Sekali lagi kekerasan, krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Retno menjalin komunikasi intensif dengan pihak Myanmar termasuk PBB terkait aksi kekerasan etnis Rohingya di Rakhine State. Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan Indonesia menyikapi krisis kemanusiaan di Myanmar.

Menlu Retno temui Aung San Suu Kyi

Tiba di Nay Pyi Taw, Menlu Retno lantas menemui pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. untuk membahas situasi terkini di Rakhine. Menlu Retno menyampaikan empat usulan Indonesia kepada wanita yang dianggap tak peduli dengan krisis di Rakhine tersebut.

Bertemu Suu Kyi, Menlu Retno mewakili Pemerintah Indonesia menyampaikan usulan formula 4+1 dalam mengatasi situasi di Rakhine. Pertama, mengenai perdamaian dan keamanan, kedua perlindungan maksimum, menahan diri dan tanpa kekerasan, ketiga perlindungan tanpa memandang etnis dan agama, serta akses penyaluran bantuan kemanusiaan.

Menlu Retno menambahkan selain empat usulan tersebut, satu lainnya adalah implementasi laporan Kofi Annan, Ketua Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine yang ditunjuk Pemerintah Myanmar sendiri. Menurut Retno, Suu Kyi menanggapi positif usulan dengan formula 4+1 yang disampaikan Indonesia.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu menuturkan pertemuan kali ini merupakan capaian luar biasa mengenai diplomasi Indonesia di Myanmar, khususnya di Rakhine.

Selain dengan Suu Kyi, Menlu Retno juga melakukan pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar dan tiga menteri yang memegang tiga posisi strategis, yaitu Menteri Sekretaris Negara, Penasihat Keamanan dan Menteri Muda Urusan Luar Negeri.

 


(AHL)

Bersama Membantu Rohingya

Bersama Membantu Rohingya

1 hour Ago

AUNG San Suu Kyi oleh dunia internasional sesungguhnya dinilai memiliki semua prasyarat yang diperlukan…

BERITA LAINNYA