Konflik Pecah, PEPIAT Desak Myanmar Dikeluarkan dari ASEAN

Fajar Nugraha    •    Senin, 21 Nov 2016 18:41 WIB
konflik myanmar
Konflik Pecah, PEPIAT Desak Myanmar Dikeluarkan dari ASEAN
Perbatasan Myanmar yang diserang kelompok tak dikenal (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Jakarta: Konflik kembali terjadi di wilayah Rakhine, Myanmar. Laporan menyebutkan bahwa warga etnis Rohingya kembali menjadi korban kekerasan yang dilaporkan sudah menewaskan ratusan jiwa.
 
Peristiwa ini memperlihatkan kekerasan yang terus berulang dilakukan militer dan penduduk setempat pada umat Islam Rohingya, Myanmar. Bahkan aksi tersebut dilakukan secara kejam dan di luar batas kemanusiaan. 
 
Atas kejadian ini kecaman pun bermunculan. Tak terkecuali Persatuan Pelajar Islam Asia Tenggara (PEPIAT).
 
"Kami mengecam keras peristiwa genosida Rohingya, kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk tegas pada Myanmar. Presiden Jokowi bisa usir Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, dan juga meminta Myanmar dikeluarkan dari ASEAN," tegas  Presiden PEPIAT Puji Hartoyo Abubakar, dalam keterangan tertulis PEPIAT yang diterima Metrotvnews.com, Senin (21/11/2016).
 
"Menurut laporan Pemerintah Bangladesh, setidaknya puluhan rakyat Myanmar banyak yang menyeberang ke Bangladesh dari perbatasan Myanmar. Mereka berusaha melarikan diri dari militer Myanmar," lanjut keterangan itu.


Sebuah rumah yang hancur akibat konflik di Myanmar (Foto: AFP).
 
 
PEPIAT yang mengutip Pendiri Fortify Rights di Bangkok, Matthew Smith mengatakan, Pemerintah Myanmar terus-menerus menyangkal kalau mereka telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap kelompok minoritas Myanmar, etnis Rohingya. Smith menyebutkan, jika pelanggaran HAM dilakukan oleh pemerintah maka setiap orang di negara tersebut seharusnya mulai memperhatikan.
 
Hal senada juga dikatakan oleh PEPIAT, Pemerintah Myanmar dikatakannya telah melakukan kesengajaan kasus pembunuhan dan pengusiran Muslim Rohingya terus menerus. 
 
"Sulit menutupi peristiwa demi peristiwa kasus Rohingya terjadi. Sorot mata dunia, media dan teknologi informasi bisa melacak kekejian itu semua," kata Hartoyo.
 
PEPIAT pun mengancam akan membuat koalisi internasional untuk melaporkan peristiwa Rohingya ke Mahkamah Pidana Internasional.
 
"Kami akan ajak organisasi Islam internasional bentuk dewan pengawas lintas Negara untuk kasus Rohingya. Kami akan meja hijaukan pemerintah Myanmar atas kasus crimes against humanity," pungkas Hartoyo dalam keterangannya.
 
HRW sebut 1.250 bangunan milik warga etnis Rohingya dihancurkan
 
HRW menyatakan, pada Senin, telah mengidentifikasi 820 rumah lebih yang telah hancur di lima desa Rohingya antara 10-18 November menggunakan citra satelit.
 
Secara total, kelompok hak asasi itu mengatakan analisisnya menunjukkan 1.250 bangunan telah dihancurkan selama kepungan militer. (Baca: HRW: Makin Banyak Desa Rohingya Dihancurkan di Myanmar).
 
"Alih-alih menanggapi, dengan gaya era-militer malah balik menuduh dan membantah, padahal pemerintah harusnya melihat fakta," kata direktur Asia HRW, Brad Adams.
 
Pemerintah mengatakan kurang dari 300 rumah telah hancur dalam serangan pihak militan yang ingin "menabur benih kesalahpahaman antara pasukan pemerintah dan masyarakat".
 
Analisa ini mementahkan bantahan pemerintah Myanmar. Sejumlah pasukan telah dikerahkan ke lokasi di sepanjang perbatasan Bangladesh, sebuah kawasan yang sebagian besar menjadi tempat tinggal bagi warga-tanpa-kewarganegaraan minoritas Muslim Rohingya. Terjunnya pasukan dipicu serangkaian serangan terkoordinasi dan mematikan di pos perbatasan polisi, bulan lalu.
 
PBB menyebutkan, hingga 30.000 orang telah mengungsi akibat kekerasan yang berlanjut. Pasukan keamanan sudah menewaskan hampir 70 orang dan menangkap lebih dari 400 lainnya sejak pengepungan dimulai, enam pekan lalu, menurut laporan media pemerintah. Namun, aktivis mengatakan, jumlahnya mungkin jauh lebih banyak hingga mencapai lebih dari 100 jiwa.
 
Ratusan warga etnis Rohingya, yang telah lama dianiaya oleh pemerintah dan rakyat Myanmar. Mereka telah mencoba melarikan diri dari kekerasan ke negeri tetangga, Bangladesh.
 
Para saksi dan aktivis telah melaporkan tentara membunuhi orang Rohingya, memperkosa para perempuan, menjarah, dan membakar rumah-rumah mereka. Tetapi pemerintah menolak mengizinkan pengamat internasional untuk menyelidiki.
 
Indonesia pantau situasi di Myanmar
 
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan Indonesia terus memantau kondisi suku Rohingya di Myanmar. Namun, dia belum bisa bicara banyak soal keadaan etnis yang mayoritas beragama Islam itu.
 
"Tetapi yang jelas, bahwa kita memantau dari dekat semua perkembangan yang ada di Rohing State," kata Retno di Kompleks Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).
 
 
Salah satu yang jadi fokus Indonesia, jelas dia, ialah masalah keamanan dan para korban. Diplomasi dengan Myanmar juga dilakukan.
 
"Nah, diplomasi kita itu kan bukan megaphone diplomacy. Dalam artian, kalau kita melakukan sesuatu, terus kemudian kita gembar gembor, enggak," jelas dia.
 
 
Dia membantah pemerintah diam melihat keadaan suku Rohingya. "Diplomasi kita jalan secara konsisten untuk membangun Rohing State secara inklusif," tegas Retno.

(FJR)