Menahan Dampak Sanksi Internasional Korut Larang Warga Bernyanyi

Marcheilla Ariesta    •    Rabu, 22 Nov 2017 19:06 WIB
korea utara
Menahan Dampak Sanksi Internasional Korut Larang Warga Bernyanyi
Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un bersama pada prajurit (Foto: AFP).

Pyongyang: Korea Utara (Korut) dilaporkan melarang warganya bernyayi dan meminum minuman beralkohol dalam pertemuan. 

Tindakan ini diambil untuk menahan dampak sanksi internasional yang ditujukan ke negara komunis itu usai uji coba nuklir yang mereka lakukan beberapa waktu lalu.

Larangan untuk bersenang-senang ini dilaporkan Biro Intelijen Nasional Korea Selatan (Korsel) dalam pertemuan tertutup pada anggota parlemen. 

"Pyongyang telah merancang sebuah sistem di mana para fraksi partai melaporkan kesulitan ekonomi masyarakat setiap hari. Mereka juga telah melarang adanya pertemuan yang berkaitan dengan minum, bernyanyi dan hiburan lainnya," demikian Kantor Berita Yonhap melaporkan, seperti dikutip dari laman The Telegraph, Rabu, 22 November 2017.

Tindakan tersebut termasuk satu yang mengejutkan menyusul pembatalan Festival Bir Pyongyang yang populer pada Juni lalu. 

Warga Korut telah mengalami pembatasan pada kebebasan mereka sebelum dan sesudah menerima sanksi internasional. Pasalnya, tak hanya dilarang bersenang-senang, mereka juga tak boleh merayakan Hari Ibu.

Pihak berwenang mengumumkan bahwa memesan karangan bunga yang ditujukan untuk cinta atau kesetiaan kepada orang lain tidak akan ditolerir, kecuali pada sang pemimpin, Kim Jong-un.

"Sangat menyedihkan bahwa orang harus mengucapkan terima kasih pada sang ayah dan hal itu yang dilakukan Kim Jong-un. Namun, kami tidak dapat mengungkapkan ucapan terima kasih kepada ibu kami pada Hari Ibu," kata seorang penduduk di Provinsi Pyongan Selatan.

Sanksi internasional diberikan kepada Korut lantaran tindakan mereka melakukan uji coba rudal dan tes bom nuklir. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump meminta kepada dunia internasional, salah satunya sekutu terdekat Korut, Tiongkok, untuk memberikan sanksi ekonomi.



(FJR)