Filipina Halangi Kedatangan Petinggi UE yang Kritik Duterte

Willy Haryono    •    Senin, 16 Apr 2018 14:40 WIB
uni eropafilipina
Filipina Halangi Kedatangan Petinggi UE yang Kritik Duterte
Presiden Rodrigo Duterte berbicara di hadapan komunitas Filipina di Hong Kong, 12 April 2018. (Foto: AFP/ISAAC LAWRENCE)

Manila: Filipina menghalangi kedatangan seorang petinggi partai Uni Eropa yang pernah mengkritik kebijakan perang melawan kejahatan narkotika ala Presiden Rodrigo Duterte. Larangan ini dinilai sejumlah pihak sebagai pembungkaman terhadap kritik. 

Giacomo Filibeck, petinggi UE dari Italia, ditahan polisi perbatasan saat tiba di bandara Cebu, Minggu kemarin. Ia kemudian dideportasi atas tuduhan terlibat "aktivitas politik ilegal."

Filibeck, wakil sekretaris jenderal Partai Sosialis Eropa, terbang ke Filipina atas undangan partai oposisi Akbayan. 

Dia adalah bagian dari delegasi politik Eropa yang melakukan misi pencarian fakta di Filipina pada Oktober 2017. Delegasi tersebut mengecam "pembunuhan di luar jalur hukum" dalam perang narkoba ala Duterte. 

"Ini merupakan pembungkaman kritik, sehingga Anda semua tidak bisa melihat situasi HAM di Filipina," ujar anggota kongres Akbayan, Tom Villarin, kepada AFP, Senin 16 April 2018. 

"Aksi dari pemerintah Duterte benar-benar menunjukkan kepemimpinan yang meningkat ke level kediktatoran," tambah dia. 

Duterte melancarkan perang melawan narkoba usai memenangkan pemilihan umum pada pertengahan 2016. 

Kepolisian Filipina mengklaim telah membunuh 4.100 orang terkait kejahatan narkoba. Namun sejumlah grup HAM menduga angka sebenarnya tiga kali lipat lebih tinggi.

Menteri Hukum Filipina Menardo Guevarra menjelaskan Filibeck dilarang masuk karena telah melanggar aturan lokal. "Filibeck telah masuk daftar hitam (biro keimigrasian) atas pelanggaran aturan imigrasi, sehingga dia tidak boleh ada di negara kita untuk melakukan aktivitas politik," tutur Guevarra. 

Partai Sosialis Eropa geram atas larangan Filibeck masuk ke Filipina, dan mengaku telah menginformasikan insiden ini ke Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Federica Mogherini.




(WIL)