Kecil Kemungkinan Janda Mantan Presiden Filipina Dihukum

Fajar Nugraha    •    Jumat, 09 Nov 2018 18:39 WIB
filipina
Kecil Kemungkinan Janda Mantan Presiden Filipina Dihukum
Imelda Marcos dikenal sebagai janda mantan Presiden Filipina yang glamor. (Foto: AFP).

Manila: Imelda Marcos baru saja dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi pada Jumat 9 November. Mantan Ibu Negara Filipina itu kemungkinan tidak akan menjalani hukuman panjang.
 
Baca juga: Janda Mantan Presiden Filipina Diperintahkan untuk Ditahan.
 
Janda dari mantan Presiden Ferdinan Marcos ini dinyatakan bersalah menggelapkan dana pemerintah hingga miliaran dolar.  Namun dia kemungkinan masih bisa bebas dari penjara karena diberikan kesempatan banding dan bebas dengan jaminan selama putusan pengadilan belum final.
 
Putusan itu sebelumnya menyebutkan bahwa perempuan berusia 89 tahun itu harus menghabiskan waktu di penjara selama enam tahun, dari tujuh dakwaan yang diarahkan kepadanya. Melalui dakwaan itu, Marcos setidaknya mengumpulkan uang hingga USD200 juta atau sekitar Rp2,9 triliun di yayasan yang berada di Swiss sejak puluhan tahun lalu.
 
"Baik Imelda dan Ferdinand Marcos membuka rekening di Swiss dan menggunakan nama samaran atas kepemilikannya. Ferdinand menggunakan nama William Saunders sementara Imelda menggunakan Jane Ryan," ujar Jaksa Penuntut Khusus Ryan Quilala, seperti dikutip AFP, Jumat, 9 November 2018.
 
Akibatnya dengan tuduhan itu, Imelda menghadapai ancaman dipenjara, tetapi tidak jelas berapa lama waktu dirinya akan menjalani masa tahanan.
 
Ferdinand Marcos bersama kroninya dituduh mencuri uang hingga USD10 miliar atau sekitar Rp146 triliun dari Filipina. Dia melarikan diri ke Amerika Serikat (AS) setelah rakyat menuntutnya mundur pada 1986, setelah berkuasa selama 20 tahun.
 
Marcos meninggal pada 1989 ketika masih dalam pengasingan. Tetapi pewarisnya kembali ke Manila dan membangun dinasti politik baru. Imelda Marcos sendiri saat ini menjabat sebagai anggota Kongres Filipina.
 
Dinasti Marcos kembali
 
Pada pembenci rezim Marcos sangat menyambut baik kabar atas putusan hakim tersebut. Adapun putusan ini dikeluarkan hampir tiga dekade, sejak kasus tersebut pertama kali diajukan pada 1991.
 
"Ini menunjukkan seberapa panjang dan memicu rasa frustrasi atas sistem hukum di Filipina," ujar politikus oposisi, Francis Pangilinan.
 
"Kami harap pihak pengadilan bisa bersikap adil dan tidak memberikan perlakukan khusus kepada Marcos," tegasnya.
 
Kelangsungan kekuasaan keluarga Marcos diawali ketika Ferdinand menerapkan status darurat pada 1972. Hal tersebut memungkinkan dirinya membungkan legislatif, pers dan menjebloskan ke penjara atau membunuh siapa pun yang berani melawan kediktatorannya.
 
Puluhan tahun sejak Marcos lengser, upaya untuk mengambil lagi kekayaan negara menemui jalan terjal. Namun pada 2003, Mahkamah Agung Filipina memerintahkan dana sebesar USD680 juta yang disimpan di Swiss untuk dikembalikan ke pemerintah.
 
Dana tersebut berhasil dikembalikan oleh pihak Swiss, setelah menyimpulkan uang itu dicuri dari Pemerintah Filipina.


(FJR)