Tim Khusus Dikirim untuk Kawal Haji WNI Pengguna Paspor Filipina

Fajar Nugraha    •    Kamis, 15 Sep 2016 18:57 WIB
haji 2016
Tim Khusus Dikirim untuk Kawal Haji WNI Pengguna Paspor Filipina
Jemaah haji Indonesia pengguna paspor Filipina jadi prioritas pemerintah (Foto: ANTARA)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sadar ada ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang lolos melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan paspor Filipina, pemerintah melakukan antisipasi pemulangan dengan mengirim tim khusus.
 
Pemerintah Filipina mengindikasikan ratusan warga negara asing yang menggunakan paspor Filipina untuk melakukan ibadah haji, memperolehnya secara ilegal. Diduga kuat sebagian besar jemaah tersebut berasal dari Indonesia dan Malaysia. Diperkirakan rombongan tersebut akan kembali dari ibadah haji melalui Manila pada periode 18-30 September 2016 mendatang.
 
Menlu Retno Marsudi pun  telah menugaskan Tim Khusus yang dipimpin oleh Direktur Perlindungan dan BHI Lalu Muhammad Iqbal untuk melakukan persiapan bersama dengan otoritas terkait di Filipina.
 
"Pada 14 September, tim telah melakukan pertemuan maraton dengan satuan tugas (satgas) yang dibentuk Pemerintah Filipina untuk menangani masalah tersebut. Dalam pertemuan tersebut Tim Kemlu menekankan agar penanganan 177 calon haji sebelumnya dijadikan pelajaran untuk membuat proses penanganan lebih cepat dan efisien dengan tetap mengedepankan perlakuan yang bermartabat kepada para jamaah haji," ujar Iqbal, dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri yang diterima Metrotvnews.com, Kamis (15/9/2016).
 
"Pihak Indonesia juga menekankan kembali pandangan Presiden Jokowi dan Presiden Duterte bahwa para jamaah haji tersebut adalah korban. Pandangan Indonesia tersebut diamini oleh Satgas yang dipimpin langsung oleh Kementerian Kehakiman Filipina dan beranggotakan seluruh instansi terkait," lanjut Iqbal.
 
Iqbal menambahkan, melalui pertemuan ini disepakati alur penanganan jamaah setibanya di Manila. Diharapkan dengan alur yang disepakati, para jamaah haji dapat dipulangkan ke Tanah Air secepat mungkin.
 
"Penting diperhatikan bahwa disepakati Kemenlu akan mengkoordinasikan pengiriman Tim Perbantuan Teknis untuk mempercepat proses. Selain dari unsur Kemenlu dan KBRI, Tim Pemerintah Indonesia juga akan terdiri dari unsur Kemhukham (Imigrasi), Polri dan Kemenag. Sementara itu untuk penanganan di dalam negeri Kemlu juga telah mengkoordinasikan keterlibatan pemerintah-pemerintah daerah terkait," tegas Iqbal.
 
Rombongan awal pemulangan jamaah haji Filipina direncanakan akan tiba di Manila pada 19 September dalam tiga kloter yang membawa 1.049 jamaah haji.  Dari jumlah tersebut terdapat indikasi adanya ratusan warga negara asing menggunakan paspor Filipina, termasuk dari Indonesia.
 
Pemerintah dibawah koordinasi Kemenlu akan memastikan bahwa para jamaah haji Indonesia yang kembali melalui Manila dapat diproses secara cepat sehingga dapat dideportasi dalam waktu yg tidak terlalu lama.
 
"Menlu Retno terus melakukan komunikasi dengan mitranya Menlu Filipina untuk memastikan proses tersebut dapat ditangani dengan baik. Menlu Retno juga telah meminta Duta Besar RI di Manila memimpin langsung penanganan para WNI tersebut," pungkas Iqbal.
 
Kasus jemaah haji Indonesia bukan TPPO
 
Banyak menanyakan soal apakah ini termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau tidak. Berdasarkan penjelasan dari Iqbal, kasus ini tidak termasuk dalam TPPO.
 
"Dengan pemahaman terhadap Protokol Palermo dan UU 21/2007, jelas kasus ini bukan TPPO. Dalam TPPO yang setting tujuan adalah trafficker yaitu untuk eksploitasi (sex labour, forced labour dll)," sebutnya. 
 
"Dalam kasus ini yang seting tujuan adalah jamaahnya sendiri yaitu untuk naik haji. Jadi sindikat di sini hanya fasilitasi pencapaian tujuan si jamaahnya sendiri. Hanya saja melalui jalur ilegal. Pandangan pribadi saya ini masuk pidana umum untuk Indonesia," menurut Iqbal. 
 
Iqbal pun menegaskan, bahwa yang menjadi perhatian utama dari Pemerintah Indonesia saat ini WNI haji itu diperlakukan sebagai korban agar dapat segera dipulangkan.

 
 


(FJR)