Aktivis Demokrasi Berjuang di Pemilu Sela Hong Kong

Willy Haryono    •    Minggu, 11 Mar 2018 10:30 WIB
hong kong
Aktivis Demokrasi Berjuang di Pemilu Sela Hong Kong
Salah satu kandidat pemilu sela, Au Nok-hin (tengah), bersama Nathan Law yang didiskualifikasi dari kursi parlemen pada 2016 berkampanye di Hong Kong, 8 Maret 2018. (Foto: AFP/ANTHONY WALLACE)

Hong Kong: Kubu pro demokrasi di Hong Kong berusaha mendapatkan kembali beberapa kursi yang hilang di parlemen dalam pemilihan umum sela, Minggu 11 Maret 2018. 

Pemilu sela digelar untuk mengisi empat kursi kosong, usai enam anggota parlemen yang dinilai membangkang kepada Tiongkok didiskualifikasi pada 2016. Agnes Chow, salah satu kandidat dari kubu pro demokrasi, dilarang ikut serta dalam pemilu sela.

Menurut keterangan seprang reporter AFP di lokasi, atmosfer pemilu sela relatif tinggi di pagi hari, saat sekelompok orang menghina Chow dan dua aktivis pro demokrasi lainnya, Joshua Wong dan Nathan Law. Seorang pria bahkan nekat menabrakkan dirinya ke Wong. 

Wong adalah salah satu aktivis yang memimpin demokrasi massal di Hong Kong pada 2014. Ia dan kelompoknya menyerukan adanya kebebasan demokrasi yang lebih besar di Hong Kong. 

"Saat ada larangan dalam kebebasan berbicara, dan ada tekanan dari pemerintah mengenai kepatuhan sipil dan unjuk rasa di jalanan, maka itu membuktikan pentingnya untuk kita semua untuk mengikuti pemilu ini," ucap Wong kepada awak media. 


Joshua Wong. (Foto: AFP)

Au Nok-hin, salah satu aktivis pro demokrasi, memutuskan maju setelah Chow dilarang pemerintah. "Ini bukan soal memilih saya sebagai kandidat, tapi juga memilih untuk keadilan," kata dia. 

Sementara dari kubu pro Tiongkok, Judy Chan menyebut oposisi pemerintah cenderung melakukan penghasutan "aksi kekerasan dan resistensi."

"Pemilu sela adalah kesempatan bagi silent majority, yang kesal dengan mereka yang mempermalukan negeri ini, untuk keluar dan mengatakan bahwa Hong Kong tidak memerlukan mereka," tegas Chan.

Hong Kong diserahkan ke Tiongkok oleh Inggris pada 1997 di bawah perjanjian "satu negara, dua sistem" yang bertujuan melindungi semangat kebebasan dan otonomi parsial yang sudah berlangsung selama 50 tahun. 

Namun, banyak aktivis muda Hong Kong meyakini perjanjian tersebut sudah runtuh.

Baca: Xi Ingatkan Hong Kong untuk Tidak Menentang Otoritas China


(WIL)