Indonesia Sambut Baik Rekonsiliasi Damai Fatah-Hamas di Palestina

Marcheilla Ariesta    •    Jumat, 13 Oct 2017 12:21 WIB
palestinaisrael palestinahamas
Indonesia Sambut Baik Rekonsiliasi Damai Fatah-Hamas di Palestina
Menlu Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat 13 Oktober 2017.

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia menyambut baik rekonsiliasi damai Fatah dan Hamas di Palestina. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri.

Menlu Retno menuturkan, perdamaian antara kedua organisasi tersebut sudah lama ditunggu dalam proses kemerdekaan Palestina.

"Kita menyambut baik rekonsiliasi karena sebenarnya posisi kita sudah sejak lama meng-encourage terjadinya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Karena dengan rekonsiliasi itu, bisa jadi pembuka jalan yang luar biasa bagi perjuangan yang selama ini masih dilakukan Palestina," tutur Retno, Jumat 13 Oktober 2017.

Kelompok Hamas dan Fatah menyebutkan telah mencapai kesepakatan damai usai bentrok selama satu dekade. Ini merupakan langkah baik untuk Palestina dalam mencapai kemerdekaan.

Pembicaraan rekonsiliasi ini dilakukan di Kairo, Mesir, Rabu kemarin. Juru Bicara Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan bahwa perundingan di Kairo telah berjalan serius dan mendalam.

Baca: Hamas dan Fatah Capai Kesepakatan Damai

"Perundingan tersebut positif dan pihak Mesir bahkan sudah menyelesaikannya," ujarnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah memimpin rapat gabungan kedua fraksi ini di Jalur Gaza pada awal bulan ini. Ini adalah kali pertama Hamdallah menggelar rapat kabinet di Jalur Gaza sejak November tiga tahun lalu. 

Dia mengatakan sejumlah komite sudah dibentuk untuk mengurus bermacam persoalan, seperti aturan pelintas batas dan soal pegawai negeri Palestina di Jalur Gaza.

Hamas menyetujui permintaan Presiden Palestina, Mahmud Abbas, untuk membubarkan pemerintah tandingan di Jalur Gaza pada September lalu. Mereka juga menyatakan siap melakukan pemilihan umum dan perundingan demi terbentuknya pemerintahan tunggal.

 


(WIL)