DK PBB Kecam Keras Aksi Kekerasan Terhadap Rohingya

Fajar Nugraha    •    Selasa, 07 Nov 2017 11:39 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
DK PBB Kecam Keras Aksi Kekerasan Terhadap Rohingya
DK PBB desak Myanmar untuk tidak menggunakan kekerasan di Rakhine (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan pernyataan mengecam aksi kekerasan yang menimpa warga Rakhine di Myanmar. Insiden itu memicu eksodus 600 ribu warga Rakhine ke Bangladesh, termasuk warga etnis minoritas Rohingya.
 
DK PBB juga menyepakati langkah signifikan untuk mengeluarkan resolusi lebih keras lagi terhadap Myanmar, namun langkah itu ditentang oleh Tiongkok.
 
Pernyataan DK PBB mendesak Pemerintah Myanmar untuk memastikan tidak ada lagi penggunaan kekuatan militer di Rakhine. Myanmar juga diminta mengambil langkah cepat untuk menghormati hak asasi manusia (HAM).
 
"DK PBB merasa khawatir atas laporan pelanggaran HAM di Rakhine yang dilakukan oleh pihak keamanan Myanmar, terutama terhadap etnis Rohingya," pernyataan DK PBB yang disepakati Senin 6 November 2017, seperti dikutip AFP, Selasa 7 November 2017.
 
"Hal ini termasuk penggunaan cara kekuatan dan intimidasi yang sistematis, seperti pembunuhan terhadap perempuan dan laki-laki, anak-anak, kekerasan seksual dan penghancuran dan pembakaran rumah serta tanah," imbuh pernyataan DK PBB.
 
Inggris pada awalnya yang mengajukan resolusi DK PBB mengenai Myanmar dengan bahasa yang sama dan didukung oleh Amerika Serikat (AS), Prancis dan anggota DK PBB lannya. Tetapi resolusi yang mengikat secara hukum, ditolak oleh Tiongkok, tetangga dan sekutu dari Myanmar.
 
Kemudian Inggris dan Prancis mengubah resolusi itu kepada pernyataan presiden, yang menjadi bagian dari catatan dari DK PBB tetapi tidak memiliki kekuatan hukum.
 
Terlepas dari itu, pernyataan ini masih mewakili sikap keras dari PBB terhadap Myanmar dalam 10 tahun terakhir. Hal ini juga merefleksikan kekhawatiran dunia internasional terhadap kejadian yang dialami oleh Rohingya. Hingga saat ini, Rohingya menghadapi diskriminasi dari Myanmar yang mayoritasnya sebagai Buddha.
 
Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Delattre mengatakan bahwa DK PBB mengirimkan "pesan yang kuat untuk mengakhiri pembersihan etnis yang terjadi di Myanmar dan membentuk momentum politik di negara itu". Sementara Wakil Dubes Inggris untuk PBB Jonathan Allen melihat pernyataan ini sebagai 'langkah awal' dan dewan akan menilai Myanmar dari cara mereka bertindak.
 
DK PBB juga menyoroti kekhawatiran yang signifikan atas menurunnya situasi kemanusiaan di Rakhine. Mereka mendesak agar Pemerintah Myanmar memberikan akses kepada lembaga PBB dan rekannya untuk menyalurkan bantuan.

 

 
(FJR)