Satu Tahun Kudeta Gagal, Penangkapan Masih Berlanjut di Turki

Willy Haryono    •    Jumat, 14 Jul 2017 21:26 WIB
kudeta turki
Satu Tahun Kudeta Gagal, Penangkapan Masih Berlanjut di Turki
Dubes Turki untuk Indonesia Sander Gurbuz dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta, Jumat 14 Juli 2017. (Foto: MTVN)

Metrotvnews.com, Jakarta: Lewat sebuah dekrit Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang dikeluarkan pada Selasa 7 Februari 2017, sekitar 2.600 orang dari Kementerian Pendidikan, 900 dari polisi paramiliter dan 400 lainnya di internal kepolisian, dipecat atas dasar "keamanan nasional. 

Pemecatan merupakan bagian dari upaya "bersih-bersih" Ankara usai percobaan kudeta pada 15 Juli 2016. Erdogan menuduh Gulen dan organisasinya -- disebut Ankara sebagai FETO -- adalah dalang di balik kudeta.

Satu tahun setelah berakhirnya kudeta, sejumlah penangkapan masih terjadi di Turki hingga saat ini. Duta Besar Turki untuk Indonesia Sander Gurbuz menyebut penangkapan memang masih terjadi karena Ankara ingin membongkar secara tuntas jaringan FETO.

"Investigasi (percobaan kudeta) masih berlangsung. Kenapa masih ada penangkapan? Karena FETO sudah menyusup ke berbagai instansi pemerintah di Turki sejak 10-15 tahun lalu. Mereka secara sabar menyusup ke sendi-sendi negara," ungkap Dubes Gurbuz kepada awak media di kediamannya di Jakarta, Jumat 14 Juli 2017. 

"Para pengikut FETO menjalani berbagai profesi dan jabatan. Penangkapan masih terjadi karena sulit mengungkap semua elemen FETO hanya dalam kurun waktu satu tahun," lanjut dia. 

Salah satu tantangan dalam mengungkap jaringan tersebut adalah karena FETO menggunakan komunikasi terenkripsi antar anggotanya. Namun hal ini justru dimanfaatkan para jaksa Turki untuk menjadikannya sebagai barang bukti di pengadilan.

Menurut Dubes Gurbuz, penangkapan terhadap sejumlah orang yang diduga terkait FETO tidak sembarangan. Jika terbukti tidak bersalah, maka mereka yang ditangkap akan dilepaskan dan diperbolehkan melanjutkan pekerjaan atau memegang jabatan sebelumnya. 

"Hal penting yang perlu diperhatikan adalah menjaga kebebasan warga dan juga kebutuhan keamanan dalam negeri," sebut Dubes Gurbuz.

 


(WIL)