Bumbu Rasialisme dalam Pemilihan Presiden Singapura

Arpan Rahman    •    Selasa, 12 Sep 2017 15:42 WIB
politik singapura
Bumbu Rasialisme dalam Pemilihan Presiden Singapura
Halimah Yacob, presiden perempuan pertama Singapura (Foto: The Straits Times).

Metrotvnews.com, Singapura: Warga Singapura seyogyanya diminta datang ke tempat-tempat pemungutan suara, pada akhir pekan depan, untuk memilih presiden baru. Namun mereka tidak lagi memiliki kesempatan itu, karena hanya satu kandidat yang lolos ke pemilihan presiden.
 
 
Mantan Ketua Parlemen Halimah Yacob sudah menang secara telak, setelah calon presiden lainnya melanggar aturan baru.
 
"Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya berjanji untuk melakukan yang terbaik yang dapat saya lakukan demi melayani rakyat Singapura dan itu tidak berubah apakah ada pemilihan atau tidak ada pemilihan," katanya kepada wartawan, Senin 11 September.
 
Apa yang seharusnya menjadi momen perayaan -- Halimah akan menjadi presiden perempuan pertama di Singapura -- terbukti diperdebatkan karena beberapa alasan. Tampaknya menyangkut reputasi Singapura sebagai negara-kota yang teknokratis dan efisien.
 
Kendati jabatan presiden sebagian besar merupakan peran seremonial di Singapura, dia memiliki hak untuk memveto beberapa keputusan pemerintah, misalnya dalam masalah fiskal yang menyentuh cadangan negara, atau janji penting dalam pelayanan publik.
 
"Satu-satunya penerima manfaat dari pemilihan presiden ini adalah Halimah Yacob dan timnya, juga oposisi Singapura, yang sekarang memiliki garis serangan baru melawan PAP (Partai Aksi Rakyat). Sisanya rakyat Singapura telah menderita," Sudhir Vadaketh, penulis dan komentator Singapura, mengatakan kepada CNN.
 
Halimah, sampai saat ini, adalah anggota setia PAP yang berkuasa, yang mendominasi percaturan politik Singapura.
 
"Semua warga Singapura tidak senang sebab keadilan meritokrasi dan pemilihan, nilai-nilai inti Singapura, telah terkikis guna memenuhi ambisi politik yang dirasakan," cetusnya seperti disitir CNN, Selasa 12 September 2017.
 
Politik rasial
 
Dalam pemilu ini, untuk pertama kalinya, kandidat Presiden Singapura hanya berasal dari satu kelompok ras: Melayu.
 
Inilah kebijakan radikal yang kemungkinan akan terbukti memecah-belah di negara lain. Tapi Singapura merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang perlu memastikan representasi yang lebih baik di antara tiga ras utamanya: China, India, dan Melayu.
 
"Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya berbicara tentang multi-rasialisme, tapi kita membicarakannya dalam konteks meritokrasi atau kesempatan bagi semua orang, dan kita benar-benar mempraktikkannya," Halimah mengatakan kepada surat kabar Straits Times, sebelum menyatakan niatnya mengikuti kontes pemilu.
 
Aturan baru juga menetapkan kriteria yang lebih ketat mengenai latar belakang kandidat. Misalnya, dari sektor swasta diharuskan pernah menjadi kepala eksekutif perusahaan, dengan setidaknya USD370 juta ekuitas.
 
Dua calon presiden ras Melayu lainnya -- pengusaha Salleh Marican dan Farid Khan -- gagal mendapatkan Sertifikat Kelayakan dari Komite Pemilu Presiden lantaran aturan ini, walaupun Komite Pemilu Presiden dapat menjalankan kebijakannya untuk tetap mengizinkan mereka mencalonkan diri.
 
Kritikus menuduh bahwa peraturan baru tersebut menjadi cara bagi pemerintah untuk mengatur pemilu dan mencegah pihak lawannya bersaing.
 
Pada Agustus, pengadilan banding Singapura memutuskan tidak mengabulkan tuntutan hukum atas sistem baru tersebut yang diadukan oleh anggota parlemen partai berkuasa yang berubah menjadi kritikusnya, Tan Cheng Bock. Tan sempat kalah dalam pemilihan presiden sebelumnya 2011 dari Tony Tan, mantan wakil perdana menteri, yang secara luas diakui sebagai kandidat yang disukai pemerintah, dan berencana untuk mencalonkan diri kembali.
 
Populasi Singapura adalah 74 persen warga China, 13 persen Melayu, 9 persen India dan 3,2 persen adalah "Penduduk Lainnya" yang ambigu.
 
Aturan baru
 
Pengumuman dikeluarkan, Senin malam, oleh Komite Pemilu bahwa hanya satu kandidat yang memenuhi kualifikasi. Menandai kesimpulan tidak sesuai dengan pemilihan kontroversial yang dilakukan di bawah perubahan sistem kepresidenan terpilih di Singapura, yang diputuskan melalui Parlemen, awal tahun ini.
 
Secara khusus, amandemen tersebut menyatakan bahwa sebuah pemilihan akan diperuntukkan bagi kandidat dari kelompok ras tertentu jika lima pemilihan sebelumnya belum menghasilkan seorang presiden dari kelompok ras tersebut. Di Singapura, aturan ini disindir sebagai "model yang dipicu oleh kehampaan."
 
"Setiap warga negara, China, Melayu, India atau ras lain, harus tahu bahwa seseorang dari komunitasnya dapat menjadi Presiden, dan sebenarnya dari waktu ke waktu, memang bisa menjadi Presiden," kata Lee Hsien Loong, perdana menteri Singapura, November lalu, sebelum aturan baru diperkenalkan.
 
Singapura belum pernah memiliki presiden Melayu sejak presiden pertamanya, Yusof Ishak, yang menjabat sebagai kepala negara dari 1965 sampai 1970. Presiden berikutnya berasal dari masyarakat Eurasia, China, dan India.
 
Perdebatan
 
Pemilu juga memicu perdebatan tentang siapa kandidat Melayu yang pantas dan memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana seseorang dapat dicalonkan.
 
Calon diminta untuk dinilai oleh panel komunitas beranggota lima orang buat mengesahkan ras mereka sebagai bangsa Melayu sebagai bagian dari kriteria kualifikasi.
 
Halimah, yang berhasil menjadi kandidat Melayu dalam pemilihan umum sebelumnya, dilaporkan memiliki seorang ayah India.
 
Selain itu, Salleh Marican juga memiliki seorang ayah India, sementara kartu identitas Farid Khan mencantumkan rasnya sebagai "Pakistan," tulis Straits Times yang dikontrol pemerintah.
 
Terlebih lagi, para kritikus menunjukkan bahwa, jika tujuannya benar-benar memperbaiki representasi dan keadilan ras, tindakan yang lebih berarti dapat diadopsi.
 
Warga keturunan China membentuk mayoritas di Singapura dan sering mendominasi posisi kekuasaan dan pengaruh.
 
Perdana menteri Singapura selalu dari ras China, dan baru pada 2015 negara tersebut akhirnya memiliki lebih dari seorang menteri Melayu di kabinet pada satu waktu.
 
Komunitas Melayu biasanya memiliki penghasilan lebih rendah dan bergulat dengan diskriminasi institusional, seperti di angkatan bersenjata.
 
"Sementara meluangkan pemilihan presiden hanya untuk orang Melayu adalah isyarat yang sangat simbolis, ada kebutuhan buat berbuat lebih banyak bagi masalah konkret yang dihadapi oleh masyarakat Melayu seperti diskriminasi, kurangnya mobilitas sosial, dan kemiskinan relatif," kata pengacara Fadli Fawzi kepada CNN.
 
"Saya pikir lebih penting supaya fokus menghilangkan hambatan itu dan memperbaiki nasib warga di jalan daripada memesan slot untuk satu atau dua individu," bubuhnya.
 
Berbicara di sebuah forum pada Jumat, Chan Chun Sing, seorang menteri di Kantor Perdana Menteri, mengakui ketidakpopuleran sistem baru tersebut. Ia mengatakan bahwa ini akan menjadi "perjalanan yang sulit" demi meyakinkan warga Singapura bahwa perubahan perlu dilakukan.
 
Dia membantah tuduhan bahwa amandemen tersebut dibuat demi keuntungan politik. "Kami siap membayar harga politiknya, karena kami pikir masa depan negara kita jauh lebih penting daripada modal politik yang mungkin ada," katanya.



(FJR)