Kemenangan RI di DK PBB Tak Ada Kaitan Politik Pilpres 2019

Sonya Michaella    •    Senin, 11 Jun 2018 06:51 WIB
pbb
Kemenangan RI di DK PBB Tak Ada Kaitan Politik Pilpres 2019
Menlu Retno beserta jajaran diplomat RI mengungkapkan kegembiraan usai Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. (Foto: UN)

Jakarta: Berbagai spekulasi negatif bermunculan untuk menyerang keberhasilan tim Kementerian Luar Negeri RI membawa Indonesia kembali duduk di kursi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk keempat kalinya. Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020.

Jumat 8 Juni kemarin, Indonesia akhirnya terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB mengalahkan Maladewa dengan hasil suara 144 banding 46.

Di ruang sidang Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi langsung menangkupkan kedua tangannya tanda bersyukur, begitupun delegasi Indonesia lainnya.

Sikap inilah yang disebut berlebihan oleh sejumlah politisi, misalnya Kadiv Advokasi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean yang mengunggah komentarnya di media sosial Twitter.

"Lebay amat bu Menlu. Ini kan bukan pertama sekali dan sudah yang keempat kali bagi Indonesia," tulisnya, Sabtu 9 Juni 2018.

Selain itu, ada pula yang menyebutkan bahwa dana APBN disedot untuk membiayai Indonesia berkampanye mencalonkan diri menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Melalui sambungan telepon dengan Medcom.id, Minggu 10 Juni 2018, Direktur Jenderal Multilateral Kemenlu RI Febrian Ruddyard menjelaskan bahwa pencalonan Indonesia di DK PBB sudah direncanakan sejak 2009, meski kampanye intens baru dilakukan mulai 2016.

"Salah sekali jika kemenangan kita ini dimaknai dalam konteks politik 2019. Pencalonan DK PBB 2019-2020 bukan ditentukan oleh pemerintah sekarang, tapi sudah dilakukan jauh dari tahun sebelumnya," kata Ruddyard.

"Pernyataan soal dana APBN disedot Kemenlu juga sangat tidak berdasar. Justru kemenangan Indonesia sangat dihargai oleh dunia luar karena tidak menghambur-hamburkan uang," lanjut dia.

Ia juga mengaku bahwa biaya pemenangan di DK PBB dilakukan dengan optimalisasi dana Kemenlu yang jika ditotal jumlahnya juga tidak besar.

"Indonesia menang karena rekam jejak dan kontribusinya terhadap dunia. Sangat disayangkan ada warga Indonesia yang justru meremehkan soal rekam jejak negara sendiri yang seharusnya menjadi kebanggaan Indonesia," tuturnya.

Untuk bisa terpilih di Anggota Tidak Tetap DK PBB, Ruddyard menekankan bahwa Indonesia memaksimalkan semua mesin diplomasi dan juga ada campur tangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).



(FJR)