Politisi Australia Didepak karena Miliki Kewarganegaraan Inggris

Arpan Rahman    •    Kamis, 23 Nov 2017 15:05 WIB
politik australiaaustralia
Politisi Australia Didepak karena Miliki Kewarganegaraan Inggris
Skye Kakoschke-Moore didepak karena memiliki kewarganegaraan Inggris (Foto: ABC News).

Canberra: Seorang senator Australia berkewarganegaraan Inggris menjadi politisi kesembilan yang meninggalkan Parlemen. Ia melanggar larangan konstitusional yang telah berlaku 116 tahun terhadap warga negara ganda.

Skye Kakoschke-Moore, anggota tim Nick Xenophon dari sebuah partai kecil, mengatakan dirinya mengetahui bahwa dia orang Inggris saat mengumpulkan dokumen. Tenggat waktu 1 Desember diwajibkan bagi para senator kelahiran Australia untuk mengajukan bukti bahwa mereka tidak mewarisi kewarganegaraan orang tua imigran atau kakek-neneknya.

"Saya sedih dengan kabar ini," kata Kakoschke-Moore yang emosional kepada wartawan. Bukti dari Kementerian Dalam Negeri Inggris 'sangat mengejutkan saya,' katanya, seperti dikutip Metro.co.uk, Rabu 22 November 2017.

Kakoschke-Moore mengatakan kaget karena saat dia hidup di Oman sejak kecil pada akhir 1990-an, Kedutaan Besar Inggris mengatakan bahwa dirinya tidak berhak atas kewarganegaraan Inggris. Tidak turun lewat ibunya, yang lahir pada 1957 dari orang tua asal Inggris di koloni Inggris, Singapura.

Kakoschke-Moore hendak mengundurkan diri saat Senat bersidang pekan depan dan kasusnya akan dibawa ke Pengadilan Tinggi.

Nick Xenophon, pemimpin partainya sendiri, pada Oktober, selamat dari persidangan di Parlemen atas kewarganegaraan Inggris yang disandangnya. Ia meramalkan 'banyak senator lainnya akan terjebak' oleh larangan warga negara ganda saat bukti jati diri senator tentang kewarganegaraan tunggal Australia diumumkan pada 4 Desember.

Koalisi konservatif Perdana Menteri Malcolm Turnbull bisa kehilangan dua kursi DPR di pemilu bulan depan. Pasalnya, seorang politisi pemerintah sudah didiskualifikasi dari majelis rendah dan yang lain mengundurkan diri karena kewarganegaraan yang diwarisinya.

Aturan Australia ini langka tapi tidak unik di dunia dalam melarang warga negara ganda duduk di Parlemen. Tekanan meningkat buat mereformasi konstitusi di tengah melonjaknya ketidakpastian mengenai berapa banyak pemilihan ulang yang akan terjadi akibat krisis saat ini. Sekaligus partai mana yang akhirnya akan membentuk sebuah pemerintahan.

DPR diharapkan juga menetapkan tenggat waktu bagi para politisi guna membuktikan bahwa mereka warga Australia tunggal saat menduduki kursi berikutnya dalam dua pekan.

Pengadilan Tinggi bulan lalu mendiskualifikasi Wakil Perdana Menteri Barnaby Joyce lantaran mewarisi kewarganegaraan dari ayah kelahiran Selandia Baru. Dia segera menanggalkan kewarganegaraan Selandia Baru dan akan mengikuti pemilihan atas kursinya pada 2 Desember.

Politisi pemerintah John Alexander mengundurkan diri sesudah mendapati dia orang Inggris. Tapi akan maju ke pemilihan ulang pada 16 Desember, setelah meninggalkan kewarganegaraan kedua yang dia warisi dari ayahnya.

Larangan kewarganegaraan ganda merupakan masalah yang jarang terjadi hingga saat ini. Namun Pengadilan Tinggi bulan lalu mendiskualifikasi lima politisi, termasuk Joyce, dalam sebuah putusan menolak argumen pemerintah bahwa tidak tahu akan kewarganegaraan adalah alasan yang dapat diterima.

Senator biasanya diganti dari partai yang sama tanpa pemilihan umum, tapi yang terpenting adalah nasib para politisi di DPR, di mana partai-partai membutuhkan mayoritas untuk membentuk pemerintahan.

Sebelum kehilangan dua kursi, pemerintah memegang kursi mayoritas tunggal dengan 76 anggota dari 150 kursi.

Banyak yang berpendapat bahwa larangan warga negara ganda semakin tidak tepat bagi sebuah negara migran. Di mana separuh penduduknya lahir di luar negeri atau memiliki orang tua imigran. Tapi mengubah konstitusi mengharuskan semua pemilih terdaftar memberikan suara dalam sebuah referendum, yang jarang berhasil.


(FJR)