Myanmar Sebut Kritik PBB Mengabaikan Fakta Sesungguhnya

Sonya Michaella    •    Rabu, 08 Nov 2017 14:26 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Myanmar Sebut Kritik PBB Mengabaikan Fakta Sesungguhnya
Pengungsi Rohingya yang berada di perbatasan Bangladesh. (Foto: AFP)

Metrotvnews.com, Naypyitaw: Myanmar menanggapi pernyataan Dewan Keamanan PBB yang mengkritik penanganan Myanmar untuk pengungsi Rohingya. 

"Pernyataan DK PBB mengabaikan fakta bahwa isu-isu yang dihadapi Myanmar dan Bangladesh saat ini hanya dapat diselesaikan secara bilateral, dengan cara yang damai, antara dua negara tetangga," sebut pernyataan dari kantor Aung San Suu Kyi, dikutip dari AFP, Rabu 8 November 2017.

"Pernyataan DK PBB berpotensi serius untuk melukai negosiasi bilateral antara kedua negara yang telah berhubungan baik," lanjut pernyataan itu.

Dalam pernyataannya, DK PBB mengecam aksi kekerasan yang menimpa warga Rakhine di Myanmar. Insiden itu memicu eksodus 600 ribu warga Rakhine ke Bangladesh, termasuk warga etnis minoritas Rohingya.
 
DK PBB juga menyepakati langkah signifikan untuk mengeluarkan resolusi lebih keras lagi terhadap Myanmar, namun langkah itu ditentang oleh Tiongkok.

DK PBB mendesak Pemerintah Myanmar untuk memastikan tidak ada lagi penggunaan kekuatan militer di Rakhine. Myanmar juga diminta mengambil langkah cepat untuk menghormati hak asasi manusia (HAM).
 
Setelah berminggu-minggu ketegangan mengenai krisis ini mencuat, Myanmar dan Bangladesh telah memulai pembicaraan tentang bagaimana cara mengembalikan para pengungsi yang telah ditempatkan ke kamp di perbatasan Cox's Bazar.

Sampai saat ini, kedua pihak belum menyelesaikan kesepakatan. Namun, Myanmar menuduh Bangladesh sengaja menunda proses tersebut. Menanggapi tuduhan Myanmar, Bangladesh menyebutkan bahwa Myanmar-lah yang belum siap.

Inggris pada awalnya yang mengajukan resolusi DK PBB mengenai Myanmar dengan bahasa yang sama dan didukung oleh Amerika Serikat (AS), Prancis dan anggota DK PBB lannya. Tetapi resolusi yang mengikat secara hukum, ditolak oleh Tiongkok, tetangga dan sekutu dari Myanmar.
 
Kemudian Inggris dan Prancis mengubah resolusi itu kepada pernyataan presiden, yang menjadi bagian dari catatan dari DK PBB tetapi tidak memiliki kekuatan hukum.
 
Terlepas dari itu, pernyataan ini masih mewakili sikap keras dari PBB terhadap Myanmar dalam 10 tahun terakhir. Hal ini juga merefleksikan kekhawatiran dunia internasional terhadap kejadian yang dialami oleh Rohingya. Hingga saat ini, Rohingya menghadapi diskriminasi dari Myanmar yang mayoritasnya sebagai Buddha.





(FJR)