Mantan Ajudan PM Jepang Bantah Terlibat Skandal Tanah

Arpan Rahman    •    Selasa, 10 Apr 2018 19:04 WIB
politik jepang
Mantan Ajudan PM Jepang Bantah Terlibat Skandal Tanah
PM Jepang Shinzo Abe dalam sebuah sesi parlemen di Tokyo, 26 Maret 2018. (Foto: AFP/KAZUHIRO NOGI)

Tokyo: Seorang mantan ajudan dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Selasa 10 April 2018, membantah laporan media bahwa dirinya terlibat dalam skandal penjualan tanah pada 2015-2016. 

Ia membantah telah membantu seorang teman PM Abe untuk mendirikan sekolah di sebuah tanah yang dijual di bawah harga pasar.

Tingkat kepuasan publik terhadap PM Abe dihantam beberapa skandal terkait kronisme, termasuk penjualan lahan yang kontroversial. Muncul pertanyaan di tengah publik Jepang mengenai berapa lama lagi PM Abe bisa bertahan. 

Beragam masalah dalam negeri Jepang meningkat menjelang Konferensi Tingkat Tinggi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan depan. 

Dalam kabar buruk terbaru untuk PM Abe, surat kabar Asahi melaporkan bahwa mantan ajudan sang perdana menteri, Tadao Yanase, membantah terlibat dalam skandal tanah. Ia menegaskan penjualan tanah milik pemerintah di zona khusus tersebut adalah urusan perdana menteri. 

PM Abe sudah berulang kali membantah pernah menginstruksikan jajarannya untuk memberikan perlakuan istimewa temannya, Kotaro Kake, direktur operator sekolah Kake Gakuen, yang ingin membuka sekolah kedokteran hewan pertama di Jepang di Ehime.

Yanase, sekarang pejabat senior di Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri, mengatakan dia belum pernah bertemu dengan pihak berwenang Prefektur Ehime atau kota Imabari di zona ekonomi khusus untuk membahas proyek pembelian tanah untuk pembangunan sekolah.

Status zona ekonomi di Jepang membebaskan beberapa daerah dari aturan nasional. Dalam kasus Abe, pengecualian itu adalah batasan jumlah sekolah kedokteran hewan. Kake Gakuen telah mendapat persetujuan untuk membuka sekolah di Imabari.

Baca: PM Jepang Disebut Tidak Terlibat Rekayasa Dokumen Tanah

"Seperti yang telah saya nyatakan di parlemen, sebagai sekretaris perdana menteri kala itu, saya bertemu banyak orang setiap hari. Tapi seingat saya, saya tidak pernah bertemu orang-orang dari Prefektur Ehime atau Kota Imabari," kata Yanase dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Channel News Asia, Selasa 10 April 2018.

Asahi mengutip sebuah dokumen yang disebutkan telah disiapkan oleh pejabat Ehime. Gubernur Ehime mengatakan pihaknya akan memeriksa laporan itu.

"Sejumlah kabar terbaru terus bermunculan, dan saya pikir Abe berada di posisi yang sulit," kata Tomoaki Iwai, profesor ilmu politik di Universitas Nihon.




(WIL)