Utusan Khusus PM Kanada akan Bantu Selesaikan Krisis di Myanmar

Marcheilla Ariesta    •    Selasa, 14 Nov 2017 14:05 WIB
kejahatan kanadaktt asean
Utusan Khusus PM Kanada akan Bantu Selesaikan Krisis di Myanmar
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berbicara mengenai krisis Rakhine di KTT ASEAN-Kanada (Foto: AFP).

Manila: Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau menyebutkan telah mengutus perwakilan khususnya untuk membantu menyelesaikan krisis Rakhine State di Myanmar. Hal ini diucapkan Trudeau dalam pertemuan ASEAN-Kanada di Manila, Filipina.

"Saya telah meminta utusan khusus untuk melakukan upaya diplomatik menemukan cara-cara di mana Kanada dapat membantu menyelesaikan krisis Rohingya di Myanmar," ujar Trudeau, seperti dilansir dari laman Washington Post, Selasa, 14 November 2017.

Trudeau melanjutkan, agar pemerintah Myanmar dan ASEAN menemukan solusi keberlanjutan dan adil terhadap krisis yang tengah berlangsung. Dia juga menekankan pentingnya rekomendasi dan laporan akhir komisi penasihat Rakhine State, yang dipimpin oleh Kofi Annan, untuk membantu memetakan jalan menuju solusi damai.

PM Kanada ini menuturkan, bahwa negaranya akan terus mendukung upaya kemanusiaan dan politik. "Kami akan terus bekerja sama dengan Myanmar dan Bangladesh untuk memungkinkan kembalinya pengungsi," lanjut dia.

Hal serupa juga diserukan para negara anggota ASEAN. Nota kesepakatan (MoU) mengenai masalah repatriasi warga Rakhine, Myanmar dari Bangladesh diharapkan segera diselesaikan oleh kedua negara.

(Baca: Bangladesh dan Myanmar Diharapkan Rampungkan Repatriasi Warga Rakhine).

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menuturkan bahwa Indonesia mendorong agar kerangka MoU ini segera diselesaikan agar bisa diimplementasikan. Dia juga menyampaikan MoU ini penting sebagai salah satu solusi masalah kemanusiaan di Rakhine State tersebut. 

State Counselor Myanmar, Aung San Suu Kyi juga menyampaikan hal serupa. Retno menyebutkan, saat berbicara di KTT ASEAN, Suu Kyi mengatakan pentingnya segera diselesaikan draft MoU dengan Bangladesh mengenai repatrasi ini.

"Dan janji Pemerintah Myanmar adalah tiga minggu setelah draft MoU itu di tandatangani, maka akan diimplementasikan," jelasnya.

Retno menambahkan, Indonesia akan mencoba berkomunikasi terus, baik dengan Myanmar, Bangladesh dan pihak lainnya agar kerangka MoU ini dapat segera diselesaikan.

Sebanyak lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya kabur ke negara tetangga, Bangladesh, sejak Agustus lalu. Dilaporkan rumah mereka dibakar massa dan militer Myanmar.



(FJR)