Demo di Korsel, Menlu RI Pantau WNI Lewat KBRI

Sonya Michaella    •    Senin, 13 Mar 2017 14:50 WIB
wnikorea selatan
Demo di Korsel, Menlu RI Pantau WNI Lewat KBRI
Ratusan ribu orang berunjuk rasa mendesak penangkapan terhadap Presiden Park Geun-hye di Seoul, Korsel, 11 Maret 2017. (Foto: AFP/JUNG YEON-JE)

Metrotvnews.com, Jakarta: Korea Selatan (Korsel) relatif tidak stabil setelah pemakzulan Presiden Park Geun-hye, Sabtu 11 Maret 2017. Usai pemakzulan, unjuk rasa pecah antara kubu pro dan kontra. 

Park dituduh terlibat skandal korupsi di mana teman dekatnya, Choi Soon-sil, sudah terlebih dulu ditahan. Kasus korupsi ini juga melibatkan bos perusahaan terbesar di Korsel, Samsung Group.

Pewaris kerajaan bisnis Samsung dan empat eksekutif top lainnya didakwa atas beberapa tuduhan, termasuk penyuapan dan penggelapan.

Terkait situasi ini, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa KBRI Seoul sudah memberikan informasi sehubungan dengan demo ini.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Kuasa Usaha sementara di Seoul, karena Duta Besar kita baru akan dilantik siang ini. Saya membahas mengenai WNI kita di Seoul," ujar Menlu Retno, ketika ditemui di Hotel Fairmont, Senin 13 Maret 2017.

Seperti biasa, lanjutnya, menghadapi situasi yang berbeda seperti demo besar karena adanya permasalahan politik suatu negara, KBRI selalu menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi terkait kepada WNI.

"Ini sudah sebuah kewajiban dan protap perwakilan kami di mana pun," tegasnya.

Mahkamah Konstitusi Korsel resmi mengabulkan pemakzulan Park. Dengan kata lain, Park dipecat dari posisinya sebagai orang nomor satu di Negeri Gingseng tersebut.

"Tindakan Park merusak semangat demokrasi dan supermasi hukum dengan sangat serius. Untuk itu, Presiden Park resmi diberhentikan," ujar ketua hakim MK, Lee Jung-Mi.

Park, putri diktator Korsel yang didukung militer, menjadi presiden perempuan pertama Korea Selatan ketika terpilih pada 2012. Ia meraih suara tertinggi dibandingkan setiap kandidat Presiden Korsel di era demokrasi.

Pemilihan presiden Korsel pun sudah ditetapkan akan digelar pada 9 Mei mendatang.




(WIL)