Berbagai Tantangan Usai Pertemuan Trump dan Kim Jong-un

Fajar Nugraha    •    Rabu, 13 Jun 2018 15:12 WIB
kim jong-undonald trumpAmerika Serikat-Korea Utara
Berbagai Tantangan Usai Pertemuan Trump dan Kim Jong-un
Pertemuan bersejarah antara Kim Jong-un dan Donald Trump di Singapura 12 Juni 2018 (Foto: AFP).

Jakarta: Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) berakhir dengan penandatanganan dokumen berisi empat poin kesepakatan pada 12 Juni 2018.
 
Dunia melihat jelas bagaimana dua tokoh yang berseberangan akhirnya datang ke negara yang dianggap netral seperti Singapura dan melakukan pertemuan.
 
Di antara empat poin utama yang disetujui kedua pemimpin negara, salah satunya mengenai denuklirisasi.
 
Baca juga: Dokumen Tanda Berakhirnya Pertemuan Trump-Kim Jong-un.
 
Disebutkan kedua negara bergabung dalam upaya perdamaian yang abadi dan stabilitas di Semenanjung Korea.
 
"Menegaskan kembali Deklarasi Panmunjom pada 27 April 2018, Korea Utara berkomitmen untuk bekerja menuju denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea," demikian salah satu poin yang ditulis dalam deklarasi tersebut.
 
Berdasarkan hal ini, Korea Utara setuju untuk mengakhiri perang Korea yang terjadi pada 1950 hingga 1953.
 
Sementara itu, dua poin lainnya adalah AS dan Korut berkomitmen membangun hubungan baru. Hal ini sesuai dengan keinginan rakyat kedua negara untuk perdamaian dan kemakmuran.
 
AS dan Korut juga berkomitmen memulihkan hubungan dengan pemulangan segera para tahanan perang yang sudah diidentifikasi.
 
Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana empat poin kesepakatan ini masih bersifat umum dan kedua pemimpin sepakat untuk menindaklanjuti secara teknis. Trump akan mengirim Menlu AS Mike Pompeo untuk bertemu dengan pejabat Korut guna melakukan pembicaraan.
 
"Masih ada sejumlah langkah yang harus dilakukan agar denuklirisasi di Korut terwujud dan bukannya tidak mungkin berbagai rintangan harus dihadapi," ucap Hikmahanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu 13 Juni 2018.
 
"Rintangan pertama adalah berkaitan dengan perilaku Donald Trump. Ini mengingat pascapertemuan Trump merasa dirinya keluar sebagai pemenang perang," tuturnya.
 
Baca juga: Korut Komitmen Selesaikan Denuklirisasi di Semenanjung Korea.
 
Di mata pengamat hubungan internasional itu, perilaku dari Trump ini dikhawatirkan akan memprovokasi Kim Jong-un, bahkan rakyat Korut, untuk bereaksi negatif dan berdampak pada perundingan teknis.
 
Kedua, dunia perlu memperhatikan situasi politik dalam negeri di Korut. Bila ada loyalis orangtua dan kakek Kim Jong-un yang kecewa dengan hasil pertemuan, menjadi pertanyaan apakah mereka tidak akan melakukan kudeta atas kepemimpinan Kim Jong Un. Bila kudeta terjadi lagi-lagi ini akan berdampak pada pertemuan teknis.
 
Selanjutnya yang menjadi tantangan adalah apa rumusan-rumusan teknis sebagai tindak lanjut dari kesepakatanTrump dan Kim. Semisal program denuklirisasi Korut apakah akan disertai dengan penarikan mundur tentara AS di Korea Selatan, bahkan Jepang.
 
"Demikian pula apakah kelanjutan dinasti Kim akan dijamin keberlanjutannya di Korut seiring dengan lebih sejahteranya rakyat Korut, terwujudnya demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM," pungkas Hikmahanto.
 
Dalam kaitan ini apakah AS dapat menahan diri untuk tidak terlibat dalam upaya menjatuhkan pemerintahan Kim.
 
Kekhawatiran ini menilik dari pengalaman sejumlah negara di Timur Tengah dimana AS berada di belakang pemberontak yang ingin menjatuhkan pemimpin yang otoriter, mulai dari Saddam Hussein hingga Muamar Khadafi.
 
Tentu masih banyak lagi isu-isu yang menjadi tantangan bagi tim teknis untuk dapat dirumuskan. Intinya tim teknis akan menghadapi situasi dimana "Setannya berada pada isu teknis (the Devil is on the Details)."

 
(FJR)