AS Tegaskan Afghanistan Harus Dilibatkan dalam Dialog Damai

Willy Haryono    •    Rabu, 06 Feb 2019 09:42 WIB
konflik afghanistantalibanafghanistan
AS Tegaskan Afghanistan Harus Dilibatkan dalam Dialog Damai
Jenderal Joseph Votel dalam sebuah acara di Kuwait City, Kuwait, 12 September 2018. (Foto: AFP/YASSER AL-ZAYYAT)

Washington: Amerika Serikat menegaskan pemerintah Afghanistan harus dilibatkan dalam dialog antara Washington dengan kelompok pemberontak Taliban untuk mencapai perjanjian damai. Pernyataan disampaikan seorang jenderal AS untuk merespons Taliban yang telah menggelar dua dialog tanpa melibatkan pemerintah Afghanistan.

AS telah berdialog selama enam hari dengan Taliban di Doha, Qatar. Taliban kemudian menggelar pertemuan di Moskow, Rusia, dengan beberapa tokoh Afghanistan yang bukan bagian dari pemerintahan Presiden Ashraf Ghani.

Selama ini Taliban menolak berdialog langsung dengan pemerintah Afghanistan karena menilai Ghani dan jajaran kabinetnya sebagai 'boneka' AS.

"Pada akhirnya, harus ada diskusi antara Taliban dengan Afghanistan," ujar Jenderal Joseph Votel dari Komando Pusat AS di hadapan parlemen di Washington, seperti disitir dari laman AFP, Selasa 5 Februari 2019.

"Hanya dua kubu itu yang bisa menyelesaikan sejumlah isu utama dalam konflik," lanjut dia.

Pertemuan AS dengan Taliban dipimpin utusan khusus Washington untuk Kabul, Zalmay Khalilzad. Pertemuan itu berlangsung saat Presiden AS Donald Trump mewacanakan menarik pasukan dari Afghanistan.

"Mengenai pertemuan tersebut, saat ini kami masih berada di tahap proses yang masih sangat, sangat awal," ungkap Votel.

"Khalilzad berusaha menciptakan sebuah kerangka sehingga kami dapat bergerak ke diskusi selanjutnya. Tentu saja diskusi selanjutnya itu harus melibatkan pemerintah Afghanistan," tambah dia.

Sementara itu melalui Twitter, Presiden Ghani mengaku telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Ia "menggarisbawahi pentingnya memastikan sentralitas pemerintah Afghanistan dalam proses dialog damai."

Dalam pertemuan di Moskow, Taliban yang bertemu beberapa rival Ghani mendorong adanya konstitusi baru di Afghanistan. Taliban menegaskan tidak menginginkan "monopoli kekuasaan," tapi mendorong "sistem Islami yang inklusif."


(WIL)