Kepala HAM PBB Curigai Adanya Pembersihan Etnis di Rakhine

Willy Haryono    •    Selasa, 12 Sep 2017 11:49 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Kepala HAM PBB Curigai Adanya Pembersihan Etnis di Rakhine
Kepala HAM PBB Zeid Raad Al Hussein. (Foto: AFP/FABRICE COFFRINI)

Metrotvnews.com, New York: Kepala Agensi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mencurigai adanya "pembersihan etnis" di Rakhine, yang disebutnya memicu eksodus lebih dari 300 ribu etnis Rohingya ke Bangladesh. 

Kekerasan terbaru di Rakhine dipicu penyerangan sejumlah pos polisi di perbatasan Myanmar oleh kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) pada 25 Agustus. Militer Myanmar merespons dengan operasi perburuan, yang berimbas buruk pada masyarakat sipil Rakhine. 

"Kekerasan di Rakhine kelihatannya adalah contoh dari pembersihan etnis," ujar Kepala HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein, seperti dikutip AFP, Senin 11 September 2017. 

Rohingya disebut-sebut sebagai etnis paling terpersekusi di dunia, karena mereka tidak mendapat pengakuan dan status kewarganegaraan. Myanmar menyebut Rohingya sebagai imigran gelap dari Benggala. 

Beberapa jam setelah pernyataan dari Zeid, Dewan Keamanan PBB mengumumkan rencana pertemuan pada Rabu mendatang untuk mendiskusikan krisis di Rakhine. 

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi mendapat gelombang kritik dan kecaman dari sejumlah grup HAM. Ia dikecam karena cenderung diam saat terjadinya aksi kekerasan di Rakhine. 

Baca: Myanmar akan Diminta Jelaskan Krisis Rakhine kepada ASEAN

Senin malam, kantor Suu Kyi "menyambut baik pernyataan dari PBB dan sejumlah negara yang mengutuk serangan teroris." Pemerintah Myanmar tidak menyinggung tuduhan PBB mengenai pembersihan etnis. 

Myanmar hanya menegaskan operasi militer di Rakhine adalah bagian dari "tugas resmi untuk mengembalikan stabilitas." Pemerintah Suu Kyi menyebut pasukan militer telah diperintahkan untuk "mengambil tindakan maksimal dalam menghindari korban dari kalangan warga sipil."

DK PBB telah membicarakan krisis Rakhine dalam pertemuan tertutup pada akhir Agustus. Namun, tidak ada pernyataan resmi. 

Sejumlah diplomat PBB mengatakan bahwa Tiongkok, salah satu mitra dagang Myanmar, menolak terlibat dalam pembahasan krisis Rakhine.

 


(WIL)