Jaksa Agung New York Sebut Yayasan Trump Langgar Aturan

Arpan Rahman    •    Selasa, 04 Oct 2016 14:28 WIB
pemilu as
Jaksa Agung New York Sebut Yayasan Trump Langgar Aturan
Jaksa Agung New York Eric Schneiderman di New York, 23 September 2016. (Foto: AFP/Drew Angerer)

Metrotvnews.com, New York: Kantor Jaksa Agung New York menemukan fakta bahwa Trump Foundation, yayasan milik calon presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, melanggar aturan. 

Jaksa Agung Eric Schneiderman memerintahkan agar yayasan Trump segera menghentikan aktivitas penggalangan dana. Berikut pernyataan resmi Kantor Jaksa Agung New York, seperti dikutip politicususa.com, Senin (3/10/2016): 

Pada Jumat 30 September, Jaksa Agung New York Eric Schneiderman menerbitkan Pemberitahuan Pelanggaran untuk Donald J. Trump Foundation dan meminta yayasan tersebut untuk menghentikan permintaan sumbangan di New York.

Yayasan milik Trump "Melanggar bab 172 Pasal 7-A Hukum Eksekutif New York, yang mengharuskan organisasi amal yang meminta sumbangan di negara bagian New York untuk mendaftar di Biro Amal dan untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit." Meski tidak terdaftar sesuai dengan Pasal 7-A, Yayasan Trump telah meminta sumbangan di negara bagian New York awal tahun ini, yang melanggar hukum New York.

Lewat surat edaran tersebut, Donald J. Trump Foundation diminta "segera menghentikan aktivitas meminta sumbangan atau terlibat dalam kegiatan penggalangan dana lainnya di New York."


Donald Trump. (Foto: AFP)

Sejak beberapa bulan terakhir, sejumlah bukti mengindikasikan Trump telah menyalahgunakan dana amal untuk kepentingan pribadinya. Lukisan dan memorabilia olahraga bertandatangan adalah beberapa barang yang telah dibeli dalam lelang amal untuk Trump.

Trump meludeskan USD250.000 dari dana amal itu untuk membayar penuntutan perkara yang diajukan terhadap dirinya. Sepekan lalu terungkap Trump menilap dana amal untuk menghindari pajak penghasilan pribadi dari pendapatannya yang bernilai jutaan dolar.

Keanehan dari kegiatan penggalangan dana Trump pertama kali disorot ketika pers memaksanya menindaklanjuti sumbangan yang dijanjikan untuk kelompok veteran perang AS.

Sebelumnya, Trump terpuruk usai surat kabar The New York Times merilis laporan pajak dirinya. Dalam laporan itu, Trump disebut merugi besar hingga USD916 atau setara Rp11 triliun pada 1995.

Sesuai aturan perpajakan di AS, individu kaya raya dapat mengimbangi nilai penghasilannya dengan kerugiannya dalam berbagai kemitraan dan bisnis. Dengan begitu, Trump dapat secara legal menghindari kewajiban membayar pajak




(WIL)