Trump Beri Izin 6.900 Orang Suriah Tinggal di AS

Arpan Rahman    •    Jumat, 02 Feb 2018 08:58 WIB
krisis suriahdonald trump
Trump Beri Izin 6.900 Orang Suriah Tinggal di AS
Donald Trump izinkan sekitar 7.000 warga Suriah untuk menetap (Foto: AFP).

Washington: Pemerintahan Amerika Serikat (AS) telah memperpanjang perlindungan sementara bagi hampir 7.000 orang Suriah yang tinggal di AS selagi perang terus menghancurkan negara mereka.
 
Mereka terlindung dari deportasi di bawah program kemanusiaan, Status Pelindung Sementara (TPS).
 
Presiden Donald Trump telah membatalkan program TPS untuk sejumlah negara dalam beberapa bulan terakhir. Itu berdampak kepada imigran asal El Salvador, Haiti, dan Nikaragua.
 
Ekstensi tersebut tidak berlaku untuk pemohon baru atau yang baru-baru ini datang dari Suriah.
 
Bagi orang Suriah yang sudah tinggal dan bekerja di AS, TPS akan diperpanjang selama 18 bulan lagi. Tapi orang-orang Syria yang memasuki negara itu setelah Agustus 2016 akan dikeluarkan dari program tersebut.
 
Dibuat pada 1990, TPS memungkinkan imigran dari negara-negara yang dianggap tidak aman untuk tinggal dan bekerja secara sah di AS.
 
Dimanfaatkan oleh ratusan ribu orang dari 10 negara yang ditunjuk, yang terkena dampak bencana alam atau konflik sipil.
 
Sejak 2011, Suriah terlibat dalam perang saudara yang menyebabkan jutaan orang melarikan diri dan ratusan ribu kematian.
 
Proteksi ditetapkan akan berakhir untuk Suriah pada 31 Maret. Namun dengan perpanjangan sekarang akan berlangsung setidaknya 18 bulan lagi.
 
"Jelas bahwa kondisi yang menjadi dasar penunjukan Suriah terus berlaku, oleh karena itu diperlukan sebuah perpanjangan berdasarkan undang-undang tersebut," Sekretaris Keamanan Negara Bagian (DHS) Kirstjen M Nielsen mengatakan dalam sebuah pernyataan.
 
"Kami akan terus memastikan status TPS masing-masing negara berdasarkan negara per negara," cetusnya seperti dilansir BBC, Kamis 1 Februari 2018.
 
Awal bulan ini, DHS mengumumkan akan mengakhiri status proteksi bagi 262.500 orang Salvador dengan penundaan 18 bulan.
 
Pada November, pemerintah mengatakan bahwa status warga asal Haiti dan Nikaragua juga akan berakhir pada 2019.



(FJR)