Gedung Putih Kecam Kekerasan yang Terjadi di Rakhine

Fajar Nugraha    •    Selasa, 12 Sep 2017 13:47 WIB
rohingya
Gedung Putih Kecam Kekerasan yang Terjadi di Rakhine
Para pengungsi Rakhine yang mencapai Bangladesh (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Washington: Gedung Putih melontarkan kecaman atas kekerasan yang merebak di Rakhine, Myanmar. Pemerintahan Presiden Donald Trump mengkhawatirkan situasi yang berkembang di Rakhine saat ini, terutama yang dialami etnis Rohingya.
 
"Amerika Serikat sangat mengkhawatirkan atas krisis yang tengah berlangsung di Myanmar," ujar Juru Bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders, seperti dikutip AFP, Selasa 12 September 2017.
 
"Kami mengecam serangan terhadap pos militer Myanmar dan berujung pada kekerasan etnis," imbuhnya Sanders.
 
"Hingga saat ini tercatat sekitar 300 ribu orang pergi meninggalkan rumah mereka usai penyerangan yang terhadap pos keamanan pada 25 Agustus. Kami mengarahkan kecaman kepada mereka yang melakukan serangan dan kekerasan," tutur Sanders, tanpa menyebut kelompok spesifik.
 
Serangan awal pada 25 Agustus diyakini dilakukan oleh kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Sementara militer Myanmar dianggap sebagai pihak yang melakukan serangan balasan, yang dikhawatirkan menewaskan 1.000 jiwa yang sebagian warga Rohingya.
 
Etnis Rohingya menjadi warga minoritas di Myanmar dan tidak diakui kewarganegaraannya. Selama berdekade, Rohingya menghadapi persekusi dan dianggap sebagai imigran ilegal.
 
Trump sendiri dipertanyakan karena sebelum pernyataan Gedung Putih ini keluar, Presiden AS itu masih bungkam. Padahal di saat bersamaan, utusan PBB menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Rakhine adalah sebuah pembersihan etnis.
 
Akses bantuan kemanusiaan
 
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan hingga saat ini bantuan belum bisa ke masuk Rakhine, meski pemerintah Myanmar sudah memutuskan membuka akses ke negara bagian tersebut. Hal ini terjadi karena belum disepakatinya mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan.
 
 
Dalam pertemuan dengan Aung San Suu Kyi pekan lalu di Naypyitaw, Menlu Retno membahas mengenai akses bantuan kemanusiaan. Terjadi kesepakatan bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan tetap akan dilakukan pemerintah Myanmar dengan bantuan Komite Palang Merah Internasional (ICRC).
 
Ketika melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin 11 September 2017, Menlu Retno menyebutkan, bantuan ke Myanmar saat ini belum kita berikan karena modal dari penyaluran bantuan, paling tidak per jamnya, belum disepakati mekanismenya antara pemerintah Myanmar dengan ICRC.
 
 
Mengetahui hal ini, Menlu Retno langsung bertanya kepada Penasihat Nasional Myanmar mengenai mekanismenya. Rencananya Penasihat Nasional Myanmar dan Indonesia sepakat untuk mempercepat bantuan kemanusiaan ke semua pihak. Karena itu, bantuan ke Myanmar masih ditunda.
 
Bantuan yang akan diberikan ke masyarakat Rakhine berupa tenda, makanan dan obat-obatan. Ada juga bantuan pendirian pusat pengungsian di tiga wilayah di Rakhine.

 

 
(FJR)