Imbas Krisis di Rakhine, AS Bekukan Perjalanan ke Myanmar

Arpan Rahman    •    Kamis, 23 Nov 2017 16:16 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingyapemerintahan as
Imbas Krisis di Rakhine, AS Bekukan Perjalanan ke Myanmar
Menlu AS Rex Tillerson putusan pembekuan pejabat Amerika ke Myanmar (Foto: AFP).

Washington: Amerika Serikat (AS) telah menangguhkan sementara perjalanan untuk para pejabat Amerika ke kawasan negara bagian Rakhine, Myanmar. 

Kedutaan Besar AS, pada Kamis 23 November, memberi alasan khawatir akan potensi protes setelah Menteri Luar Negeri Rex Tillerson menuduh negara tersebut melakukan "pembersihan etnis" Muslim Rohingya.

Tillerson mengancam hukuman bagi pejabat militer yang melakukan tindakan brutal, yang memaksa lebih dari 620.000 pengungsi membanjiri perbatasan ke Bangladesh.

Menlu AS menyalahkan pasukan keamanan Myanmar dan warga setempat atas apa yang dia sebut penderitaan yang tidak dapat ditolerir oleh Rohingya. Kendati militer menuding gerilyawan Rohingya memicu krisis tersebut, Tillerson mengatakan "tidak ada provokasi yang bisa membenarkan kekejaman mengerikan yang telah terjadi."

"Setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap fakta-fakta yang ada, jelas bahwa situasi di negara bagian Rakhine utara merupakan pembersihan etnis terhadap Rohingya," kata Tillerson dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Independent, Kamis 23 November 2017.

Tillerson berkata, mereka yang melakukan kekejaman tersebut "harus dimintai pertanggungjawaban." Dia tambahkan bahwa AS menginginkan penyelidikan penuh dan mempertimbangkan "sanksi yang ditargetkan" atas pihak yang bertanggung jawab. Namun tidak lebih luas sebagai sanksi terhadap negara.


Pengungsi Rohingya yang bergerak ke Bangladesh dari Rakhine (Foto: AFP).


Etnis Rohingya yang berasal dari Rakhine sudah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Mereka mencari perlindungan dari apa yang oleh militer Myanmar disebut 'operasi pembersihan'. Krisis tersebut dimulai pada Agustus, ketika gerilyawan Rohingya menyerang pasukan keamanan Myanmar. Tentara membalasnya lewat tindakan keras yang brutal, bersama gerombolan Buddha membunuh orang, memperkosa wanita dan anak perempuan serta membakar rumah dan harta-benda demi memaksa Rohingya pergi.

Pernyataan tersebut menyusul sebuah proses peninjauan yang panjang oleh pemerintahan Presiden Donald Trump buat menentukan apakah kekerasan itu memenuhi ambang batas untuk dianggap sebagai pembersihan etnis. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah sampai pada kesimpulan pada September, namun AS menahan diri. Tillerson mengatakan perlu lebih banyak informasi saat dia mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang krisis tersebut.

Pekan lalu, Tillerson pergi ke Myanmar dalam sebuah kunjungan tingkat tertinggi oleh seorang pejabat AS sejak Trump menjabat. Para pejabat AS menguntai kemungkinan 'pembersihan etnis' jelang perjalanan Tillerson, yang berpotensi mempengaruhinya saat bertemu dengan pejabat di Myanmar. 

Di ibu kota Naypitaw, Tillerson bertemu pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi, serta pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, yang bertanggung jawab atas operasi di negara bagian Rakhine, tempat tinggal penduduk Rohingya di Myanmar.

Kemenlu AS juga telah memeriksa apakah kekerasan di Rakhine memenuhi definisi kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida. Namun sejauh ini tidak membuat keputusan. Kedua sebutan itu membawa konsekuensi hukum yang signifikan.

Pembersihan etnis, di sisi lain, tidak diakui sebagai kejahatan independen berdasarkan hukum internasional, menurut Kantor Pencegahan Genosida PBB.

Istilah pembersihan etnis muncul dalam konteks konflik tahun 1990an di bekas Yugoslavia, ketika sebuah komisi PBB mendefinisikannya sebagai "menciptakan daerah yang secara etnis homogen dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk menyingkirkan orang-orang dari kelompok-kelompok tertentu dari daerah tersebut."

Sejumlah kelompok HAM menuduh militer melakukan kampanye bumi-hangus terhadap Rohinyga, sekitar 1 juta jiwa di Myanmar, sebelum eksodus terakhir. Mayoritas umat Buddha di Myanmar percaya bahwa mereka bermigrasi secara ilegal dari Bangladesh, namun banyak keluarga Rohingya sudah menetap beberapa generasi di Myanmar. Pada 1982, kewarganegaraan mereka dilucuti.

AS telah membatasi hubungannya dengan militer Myanmar karena kekerasan tersebut. Awal tahun ini, AS memulihkan pembatasan pemberian visa kepada anggota militer Myanmar. Kemenlu AS menganggap unit dan petugas yang terlibat dalam operasi di negara bagian Rakhine tidak memenuhi syarat buat mendapatkan bantuan AS.


(FJR)