Kolaborasi Pemerintah, Cara Organisasi Masyarakat Sipil Bertahan

Fajar Nugraha    •    Senin, 05 Nov 2018 16:55 WIB
indonesia-as
Kolaborasi Pemerintah, Cara Organisasi Masyarakat Sipil Bertahan
Konferensi pers Indonesia Civil Society Forum, di Jakarta, Senin 5 November 2018. (Foto: Fajar Nugraha)

Jakarta: Perkembangan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia akan semakin maju dengan ada peraturan baru dari pemerintah Indonesia. Peraturan ini menyangkut pendanaan pemerintah kepada OMS atau awam disebut civil society organization (CSO).

Senior Officer United States Agent International Development (USAID) Indonesia Luthfi Ashari menjelaskan bahwa pada dasarnya organisasi masyarakat sipil seharusnya bisa berkolaborasi dengan pemerintah agar tidak tergantung pihak donor. 

"Ada peraturan baru ormas ini ikut tender dana pemerintah, kemudian siapa dan bagaimana mekanismenya," ujar Luthfi, saat konferensi pers Indonesia Civil Society Forum, di Jakarta, Senin 5 November 2018.

"Intinya yang bisa ikut tender sebenarnya (OMS/civil society organization (CSO) kategori  tiga. Kategori tiga itu ada karakteristik tertentu. Yang menarik ketika kita baca peraturan (pemerintah) lebih detail itu memang mensyaratkan ada beberapa hal," imbuhnya.

Syarat-syarat tersebut menurut Luthfi antara lain pertama, organisasi masyarakat sipil harus terdaftar. Kedua, organisasinya juga sudah  harus diaudit. Ketiga, organisasinya memiliki track record. Dalam artian selama tiga tahun berturut-turut pernah bekerja sama dengan pemerintah.

Kriteria tersebut dibuat sebagai filter untuk memastikan bahwa OMS yang akan berpartner adalah yang mempunyai kualitas tertentu. Namun muncul pertanyaan ini jadi ruang baru bagi pemerintah daerah atau bupati untuk korupsi.

"Karena ini kan peraturannya masih abu-abu. Memang diakui oleh misalnya LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) bahwa potensi ini besar. Kemudian sekali lagi ini kan peraturan pemerintahnya baru masih dalam proses, nah ini kita masih menunggu petunjuk teknis yang lebih detail," imbuhnya.

"Tetapi menurut saya terlepas dari akan ada banyak pertanyaan, yang penting ada optimisme bahwa pemerintah artinya dua: pertama, Pemerintah semakin membuka diri dan mengakui keberadaan OMS. Kedua, pemerintah makin mengakui bahwa mau tidak mau untuk membangun itu harus kolaborasi," jelasnya.

Terlepas dari independensi, ini menjadi peluang besar bagi proses demokratisasi di indonesia. Berpartner dengan pemerintahan daerah adalah salah satu cara organisasi masyarakat sipil untuk bertahan ketika donor itu habis.

"Indonesia kan sudah masuk ke middle income country atau berpendapatan menengah ke atas. Sehingga donor pun mau tidak mau,sedikit punya insentif untuk hadir di sini. Kemudian pertanyaannya kenapa OMS tergantung pada donor," tambahnya.

Hal ini menjadi penyulut juga pelaksanaan Indonesia Civil Society Forum, yang akan dilangsungkan pada 14-15 November 2018 di Jakarta. Forum ini akan membahas isu isu seputar yang bersangkutan dengan Organisasi Masyarakat Sipil. Luthfi menegaskan, apapun itu maupun advokasi atau mau sharing solution, yang penting forum ini berujung pada dua hal, capacity building dan sustainability.


(WIL)