Wapres Ingatkan Pentingnya Kesadaran Transparansi Pemerintahan

Fajar Nugraha    •    Rabu, 21 Sep 2016 19:01 WIB
sidang majelis umum pbb 2016
Wapres Ingatkan Pentingnya Kesadaran Transparansi Pemerintahan
Wapres Jusuf Kalla di Sidang Majelis Umum PBB (Foto: Dok. Kemenlu RI)

Metrotvnews.com, New York: Wakil Presiden dalam pertemuan tingkat tinggi untuk memperingati lima tahun "Open Government Partnership" (OGP) menyambut baik perkembangan positif inisiatif transparansi dalam pemerintahan itu. 
 
Antusias negara-negara terhadap kemitraan ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah negara anggota OGP  yang saat ini mencapai 70 negara
 
Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pidatonya juga berbagi pengalaman tentang penerapan prinsip transparansi, keterbukaan, dan peningkatan partisipasi publik.
 
"Pemerintah Indonesia saat ini juga secara aktif terus melibatkan masyarakat madani dalam perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah," tutur Wakil Presiden Jusuf Kalla, melalui pidatonya di PBB, New York, dalam keterangan tertulis Kemenlu RI yang diterima Metrotvnews.com, Rabu (21/9/2016).
 
Demi kemajuan inisiatif ini, Indonesia menggarisbawahi pentingnya penguatan kolaborasi antar kementerian dan masyarakat madani untuk peningkatan kesadaran mengenai transparansi dan pelayanan publik.
 
Selain itu, Indonesia mengusulkan untuk melakukan mainstreaming Agenda 2030 terhadap kegiatan OGP di masa mendatang. 
 
"Indonesia juga berkomitmen untuk mempromosikan prinsip-prinsip OGP termasuk aspirasi untuk menjadi OGP Ambassador di kawasan Asia Pasifik," ucap Jusuf Kalla.
 
Agenda utama dari acara ini adalah untuk membahas capaian, komitmen, peluang dan tantangan OGP sejak didirikan lima tahun yang lalu. Acara tersebut di-host oleh  co-chairs saat ini yaitu Presiden Afrika Selatan Jacob. Zuma dan Direktur Eksekutif GESOC, Alejandro Gonzales dengan calon co-chairs Presiden Perancis Francois Hollande dan Wakil Presiden Eksekutif and Managing Director of the World Resources Institute Manish Bapna.
 
OGP merupakan sebuah gerakan internasional yang bertujuan untuk memajukan prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan transparansi, pemberantasan korupsi, penguatan partisipasi publik, dan inovasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 
 
OGP diprakarsai pada tahun 2011 oleh delapan negara, yaitu Afrika Selatan, AMerika Serikat, Brasil, Filipina, Indonesia, Inggris, Meksiko, dan Norwegia. Indonesia menjadi Ketua OGP pada tahun 2013.



(FJR)