DK PBB Pertimbangkan Resolusi Gencatan Senjata Suriah

Willy Haryono    •    Sabtu, 10 Feb 2018 10:07 WIB
krisis suriahsuriah membarakonflik suriah
DK PBB Pertimbangkan Resolusi Gencatan Senjata Suriah
Petugas mencari korban serangan udara di tengah reruntuhan bangunan di Arbin, Ghouta timur, Suriah, 9 Februari 2018. (Foto: AFP/ABDULMONAM EASSA)

New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mempertimbangkan sebuah kerangka resolusi berisi desakan dilakukannya gencatan senjata selama 30 hari di Suriah, Jumat 9 Februari 2018. Gencatan senjata dinilai penting untuk penyaluran bantuan kemanusiaan ke masyarakat yang membutuhkan. 

Berdasarkan sebuah dokumen yang dilihat AFP di New York, Swedia dan Kuwait menjadi dua negara yang mempresentasikan poin-poin dalam kerangka resolusi. Salah satu poin adalah desakan mengakhiri pengepungan di beberapa wilayah, termasuk Ghouta Timur.

Serangkaian serangan udara oleh pasukan pemerintah Suriah di Ghouta Timur telah menewaskan lebih dari 240 warga sipil dalam lima hari terakhir.

Baca: Serangan Lanjutan di Ghouta Suriah Tewaskan 78 Orang

Awal pekan ini, dewan gagal mendukung tim medis PBB yang meminta segera adanya gencatan senjata selama satu bulan. Dukungan gagal karena Rusia menolak proposal DK PBB. 

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan gencatan senjata tidak mungkin dapat diterapkan karena sejumlah grup bersenjata yang melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad kemungkinan besar akan melanggarnya. 

Sejumlah diplomat PBB belum dapat memastikan apakah nantinya Rusia akan menggunakan hak vetonya untuk menghalangi kerangka resolusi gencatan senjata ini.

Poin utama dalam resolusi ini adalah mendesak semua kubu bertikai di Suriah untuk membukakan akses evakuasi medis, 48 jam setelah gencatan senjata resmi dimulai. Konvoi PBB juga diminta dibukakan akses ke sejumlah tempat bermukim warga yang membutuhkan bantuan darurat. 

Lebih dari 13,1 juta warga Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk 6,1 juta yang telantar di negara mereka sendiri sejak tujuh tahun terakhir.

 


(WIL)