PBB Desak Presiden DR Kongo Tepati Janji untuk Mundur

Arpan Rahman    •    Senin, 01 Jan 2018 18:27 WIB
pbbdr kongo
PBB Desak Presiden DR Kongo Tepati Janji untuk Mundur
Ratusan orang berunjuk rasa di Kinshasa, DR Kongo, 31 Desember 2017, untuk menuntut Presiden Joseph Kabila mundur dari jabatannya. (Foto: AFP/JOHN WESSELS)

New York: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Presiden Republik Demokratik Kongo Joseph Kabila mematuhi sebuah kesepakatan untuk meninggalkan kekuasaan. Desakan muncul setelah setidaknya delapan orang tewas dalam demonstrasi menentang pemerintah DR Kongo.

Kabila, yang berkuasa sejak 2001, menandatangani kesepakatan dengan kelompok oposisi setahun silam. Kesepakatan itu berisi janji Kabila untuk mengundurkan diri setelah masa jabatannya berakhir.

Namun gelombang kekerasan terus menggerogoti DR Kongo, setelah tanggal pemungutan suara terbaru diulur hingga ke Desember 2018. Hal ini memicu kekhawatiran Kabila dapat memperpanjang masa pemerintahannya.

Guterres meminta "semua aktor politik Kongo biar tetap berkomitmen penuh terhadap kesepakatan politik 31 Desember 2016, yang tetap merupakan jalur yang layak untuk menyelenggarakan pemilu, perpindahan kekuasaan yang damai, dan konsolidasi stabilitas di DR Kongo," ucap kantor Sekjen PBB, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Senin 1 Januari 2018.

Delapan orang tewas pada Minggu dan puluhan orang ditangkap saat pasukan keamanan DR Kongo merespons aksi pengunjuk rasa di Kinshasa dan kota-kota lainnya.

Pasukan keamanan menembakkan gas air mata ke beberapa titik serta menembakkan peluru ke udara demi memecah massa. 

"Menyerukan kepada pemerintah dan pasukan keamanan nasional supaya menahan diri dan menegakkan hak-hak rakyat DR Kongo terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai," lanjut pernyataan kantor Sekjen PBB.

DR Kongo, negara kaya mineral, belum pernah mengalami transisi kekuasaan yang damai sejak merdeka dari Belgia pada 1960.


(WIL)