Selama AS Dipimpin Trump, Sulit Capai Perdamaian Palestina-Israel

Sonya Michaella    •    Rabu, 01 Nov 2017 18:14 WIB
palestina merdeka
Selama AS Dipimpin Trump, Sulit Capai Perdamaian Palestina-Israel
Upaya perdamaian Palestina dan Israel mandek di era AS yang dipimpin Donald Trump (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Jakarta: Kemerdekaan Palestina dinilai merupakan sebuah permasalahan yang cukup kompleks hingga saat ini. Amerika Serikat (AS) merupakan negara yang cukup berpengaruh untuk proses perdamaian antara Palestina dan Israel. 
 
"Selama AS dipimpin oleh seorang Donald Trump, saya rasa proses perdamaian Palestina dan Israel akan sulit dicapai," tegas Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya di International Seminar '50 Years of Israeli’s Occupation on Palestinian Territories' di Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Rabu 1 November 2017.
 
"Proses perdamaian ini butuh didukung negara-negara anggota PBB. Dan Amerika yang merupakan anggota tetap DK PBB mempunyai hal veto yang bisa berbahaya," ucap dia.
 
Di sisi lain, kata dia, tak semua warga Israel pun setuju dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini.
 
"Masyarakat sipil yang tidak pro Israel ini bisa disatukan untuk kepentingan dalam konteks membantu Palestina," tutur mantan Kepala Perwakilan Tetap RI di PBB ini.
 
Sementara itu, Desra mengungkapkan adanya situasi di mana one state solution lebih dibutuhkan dari pada two state solution.
 
"Bisa dibutuhkan karena adanya rasa frustasi yang dialami oleh warga Palestina. Mereka mau bergerak dibatasi oleh Israel, bahkan untuk bekerja saja mereka harus menghadapi Israel dulu," tukasnya.
 
Dalam kurun waktu 50 tahun kependudukan ilegal oleh Israel, 600 ribu warga Israel sudah pindah ke wilayah okupasi, 100 ribu Hektar tanah milik warga Palestina dirampas oleh Israel, 50 ribu rumah dan bangunan milik warga Palestina dihancurkan dan 4,9 juta warga Palestina dibatasi geraknya oleh otoritas Israel.
 
Bukan hanya warga Palestina, para aktivis yang memperjuangkan hak-hak warga Palestina juga mendapatkan intimidasibdan dituduh sebagai pengkhianat oleh militer dan Pemerintah Israel.



(FJR)