Sekutu Pemerintah Venezuela Rebut Kekuasaan Legislatif

Arpan Rahman    •    Sabtu, 19 Aug 2017 19:13 WIB
konflik venezuela
Sekutu Pemerintah Venezuela Rebut Kekuasaan Legislatif
Kekisruhan di pemerintahan memicu terjadinya protes dari pihak oposisi pemerintah Venezuela (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Caracas: Otoritas konstitusional Venezuela pro-pemerintah yang baru secara resmi mengumumkan, pada Jumat 18 Agustus 2017, bahwa pihaknya merebut kekuasaan dari dewan legislatif yang dipimpin oleh oposisi. Pengendalian ini memperketat cengkeraman Presiden Nicolas Maduro atas negara tersebut yang ditentang oleh kecaman internasional.
 
Inilah manuver terakhir dalam krisis politik mematikan -- yang telah membuat Maduro dicap seorang diktator oleh pihak seteru. Sebaliknya Maduro menuduh lawannya menjalankan rencana Amerika Serikat (AS) untuk menggulingkannya.
 
Majelis Konstituante (NCA) dengan suara bulat mengadopsi sebuah keputusan yang mengizinkan majelis itu "mengambil alih fungsi untuk membuat undang-undang mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepastian perdamaian, keamanan, kedaulatan, sistem sosio-ekonomi, dan keuangan, aset negara serta penegakan hak asasi rakyat Venezuela."
 
Majelis Nasional yang dipimpin oposisi menolak langkah tersebut, malah menyebutnya "sebuah kudeta."
 
"Majelis Nasional, masyarakat internasional, dan rakyat tidak akan menghormati keputusan buat membatalkan" kekuatan legislatif, kata badan tersebut di akun Twitter resminya.
 
"NCA itu bualan dan tindakannya ilegal dan tidak konstitusional," cuitnya seperti dikutip News24, Sabtu 19 Agustus 2017.
 
Kekuasaan publik tertinggi
 
Oposisi sayap kanan mengatakan Majelis Konstituante baru merupakan tipu muslihat Maduro demi mengukuhkan cengkamannya pada kekuasaan.
 
Tampak seolah-olah dibentuk untuk merevisi konstitusi, namun sudah diberi kekuatan sepak terjang untuk menggantikan semua cabang pemerintahan lainnya.
 
"Seluruh organ kekuasaan publik berada di bawah Majelis Konstituante Nasional," kata keputusan tersebut, dibacakan pada sidang Jumat.
 
Beranggotakan 545 orang, semuanya sekutu Maduro, terpilih pada 30 Juli dalam pemilu yang diruyak kekerasan dan dugaan kecurangan.
 
Majelis -- yang dipimpin mantan menteri luar negeri Maduro yang sangat setia, Delcy Rodriguez -- juga termasuk istri dan anaknya.
 
"Kami tidak akan mengizinkan pengalihan kekuatan lagi" oleh pihak oposisi, Rodriguez mengatakan sebelum keputusan dibacakan.
 
"Majelis konstituante ada di sini untuk memaksakan ketertiban," katanya.
 
Perhatian internasional
 
Kekuatan internasional menuduh Maduro bertindak tidak demokratis. Beberapa negara Amerika Latin mengatakan bahwa mereka tidak akan mengakui Majelis Konstituante atau keputusannya.
 
AS sudah menjatuhkan sanksi langsung kepada Maduro. Pemimpin sosialis itu terpilih pada 2013. Namun menghadapi seruan agar mundur dari pihak lawan yang marah atas krisis ekonomi yang menyebabkan kelaparan dan kekerasan mematikan.
 
Hampir 130 orang tewas tahun ini dalam gelombang demonstrasi anti-pemerintah. Badan legislatif -- yang dikendalikan oleh oposisi sejak akhir 2015 -- menjadi lembaga negara terakhir yang masih belum bisa dikendalikan sekutu Maduro.
 
Majelis Konstituante dibentuk untuk jangka waktu dua tahun, yang berarti akan mempertahankan kekuatannya di luar masa jabatan Maduro sebagai presiden, yang berakhir pada 2019.
 
"Melampaui dari sekadar merevisi konstitusi, lembaga itu menjelma jadi badan legislatif de facto," kata Diego Moya-Ocampos, seorang analis Venezuela pada konsultan IHS Markit.
 
"Lembaga itu salah satu organ yang diincar pemerintah, akhirnya bisa dikendalikan," tuturnya.
 
Salah satu kritikus internasional Maduro yang paling sengit, pemimpin Organisasi Negara Bagian Amerika (OAS) Luis Almagro, meminta pertemuan khusus di OAS demi menanggapi langkah terakhir.
 
Dia mencela apa yang dia sebut "pembubaran palsu" legislatif.
 
Ancaman pasukan AS
 
Presiden AS Donald Trump memperingatkan, sepekan lalu, bahwa dia mempertimbangkan berbagai opsi guna menyelesaikan krisis Venezuela, "termasuk opsi militer yang mungkin jika diperlukan."
 
Wakil Presiden Mike Pence melunakkan sikap, pekan ini, saat melakukan tur ke negara-negara Amerika Latin. Dia mengaku yakin demokrasi dapat dipulihkan di Venezuela melalui tekanan ekonomi dan diplomatik.
 
Berbagai kekuatan kawasan sudah bergabung dalam penghukuman terhadap Maduro kendati menolak penggunaan kekuatan senjata buat menyelesaikan krisis. Pemimpin oposisi di Majelis Nasional menyerukan sidang pada Sabtu pagi 19 Agustus 2017.



(FJR)