Hadapi Tuduhan Kecurangan, Presiden Venezuela Tunda Peluncuran Majelis Baru

Arpan Rahman    •    Kamis, 03 Aug 2017 12:24 WIB
konflik venezuela
Hadapi Tuduhan Kecurangan, Presiden Venezuela Tunda Peluncuran Majelis Baru
Presiden Venezuela Nicolas Maduro tunda peluncuran majelis baru (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Caracas: Presiden Venezuela Nicolas Maduro menunda selama 24 jam peluncuran majelis baru menghadapi protes oposisi dan klaim kecurangan yang merebak.
 
Jaksa Agung Luisa Ortega -- salah satu seteru terbesar Maduro -- mengatakan bahwa dia telah membuka penyelidikan atas kecurangan pemilihan "skandal". Sesudah perusahaan teknologi Inggris melakukan kontrak untuk menangani pemungutan suara tersebut mengatakan bahwa Maduro telah membesar-besarkan jumlah pemilih tersebut.
 
Maduro membantah tuduhan menindas demokrasi di Venezuela. Pemilihan kontroversial, Minggu 30 Juli, untuk "Majelis Konstituante" yang berkuasa, yang menolaknya sebagai "reaksi oleh musuh internasional."
 
 
Firma tersebut, Smartmatic, berkata dalam sebuah konferensi pers di London. Bahwa figur resmi dari pemilihan tersebut "dirusak" demi membuat jumlah pemilih tampak lebih besar daripada sebelumnya.
 
Ortega mengatakan bahwa penilaian perusahaan hanya "satu unsur lagi dari proses yang curang, ilegal dan tidak konstitusional" yang diprakarsai oleh penguasa sosialis.
 
"Kami menghadapi insiden serius yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang merupakan kejahatan," kata Ortega, kepada CNN, seperti dikutip AFP, Kamis 3 Agustus 2017.
 
Otoritas pemilihan itu sendiri -- dikritik sebagai corong Maduro -- menolak tuduhan pemalsuan suara. Sebagai "perselisihan yang tidak bertanggung jawab berdasarkan perkiraan tanpa landasan data."
 
Lembaga 545 anggota baru --yang anggotanya termasuk istri dan anak Maduro-- akan memiliki kekuatan menyapu demi membubarkan kongres mayoritas oposisi. Mengeluarkan undang-undang dan menulis sebuah konstitusi baru.
 
Kendati berbulan-bulan demonstrasi sengit dan kecaman internasional, Maduro menegaskan badan ini sebagai solusi untuk krisis ekonomi dan politik yang mencengkeram Venezuela.
 
Majelis tersebut pada awalnya dijadwalkan mulai bekerja, Kamis. Namun Maduro menunda peluncuran tersebut, hingga Jumat 4 Agustus 2017, dalam menghadapi rencana oposisi melakukan demonstrasi besar-besaran.
 
"Telah diusulkan agar dibentuk Majelis Konstituante Nasional, bukannya diadakan besok, diatur dengan damai dan tenang, dengan semua protokol yang diperlukan, pada Jumat, pukul 11:00 (waktu setempat)," katanya seperti dikutip AFP, Kamis 3 Agustus 2017.
 
Dia berkata, alasan penundaan tersebut sebanyak 35 anggota yang baru terpilih belum diumumkan secara resmi oleh otoritas pemilihan.
 
Venezuela sudah diguncang oleh bentrokan empat bulan akibat demonstrasi anti-Maduro yang menyebabkan lebih dari 125 orang tewas.
 
Pemungutan suara akhir pekan lalu membawa krisis ke titik didih, menarik kecaman internasional.
 
Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi langsung kepada Maduro. Menyerunya sebagai seorang "diktator". Sementara Uni Eropa bergabung dengan AS, Meksiko, Kolombia, dan Argentina mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengakui majelis baru tersebut.
 
Setidaknya satu juta suara
 
Kepala eksekutif Smartmatic, Antonio Mugica, mengatakan bukti pemindaian suara melotot.
 
"Berdasarkan kekokohan sistem kami, kami tahu, tanpa keraguan, bahwa jumlah pemilih dimanipulasi," imbuhnya.
 
"Kami memperkirakan perbedaan antara partisipasi aktual dan yang diumumkan oleh pihak berwenang setidaknya satu juta suara," tambahnya.
 
Otoritas pemilihan pro-pemerintah Venezuela sudah mengklaim lebih dari delapan juta pemilih mengambil bagian -- 40 persen pemilih. Pihak oposisi mengatakan, jumlah pemilih mendekati 3,5 juta, kebanyakan pegawai negeri khawatir akan pekerjaan mereka.
 
 
Secara signifikan, pihak oposisi mengadakan referendum tidak resmi pada 16 Juli, yang mengatakan bahwa 7,6 juta orang Venezuela memilih demi menentang majelis baru -- tepat di bawah tingkat dukungan yang diklaim pemerintah pada akhir pekan.
 
Pemimpin Majelis Nasional Julio Borges menyebut tuduhan manipulasi polling "sebuah kegemparran dalam skala global."
 
Menurut perusahaan pemungutan suara Datanalisis, lebih dari 70 persen orang Venezuela menentang majelis baru.
 
Karena boikot oposisi, maka sebuah kesimpulan terdahulu bahwa pengikut dan sekutu Partai Sosialis Maduro akan mengisi semua jabatan Majelis Konstituante. Jadi jumlah pemilih menjadi alat pengukur utama dukungan publik.
 
Keamanan negara 
 
Maduro bergerak cepat demi mengkonsolidasikan otoritasnya setelah pemilihan. Dua pemimpin oposisi terkemuka dibawa ke penjara pada tengah malam oleh anggota badan intelijen Venezuela yang bersenjata.
 
Pasukan keamanan dan geng motor pro-pemerintah secara aktif menandai tanda-tanda perbedaan pendapat publik. Anggota parlemen oposisi di Majelis Nasional mengatakan, pada Selasa 1 Agustus, bahwa mereka tidak akan mendirikan "Majelis Konstituante yang tidak benar dan tidak sah."
 
Namun Delcy Rodriguez, mantan menteri luar negeri, yang sekarang menjadi bagian dari badan baru tersebut, mengatakan bahwa Majelis Konstituante akan menendang anggota parlemen keluar dari istana legislatif, mengambil alih dan "tidak pernah pergi."
 
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak pemerintahan Maduro untuk "menurunkan ketegangan". "Menemukan jalan untuk dialog politik."
 
Kepala diplomatik Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan bahwa blok tersebut "siap untuk secara bertahap meningkatkan" tindakan di Venezuela. Jika situasinya memburuk lebih lanjut. Beberapa negara Uni Eropa dan pejabat mendesak sanksi. Namun langkah itu belum dilakukan.
 
Dihadapkan dengan kecaman internasional yang meningkat, Maduro menunjuk seorang menteri luar negeri baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Rodriguez: Jorge Arreaza, seorang mentor Maduro. 

 

 
(FJR)