AS Minta Penjahat Perang Bosnia Copot Status Warga Negara

Arpan Rahman    •    Jumat, 06 Apr 2018 08:45 WIB
amerika serikat
AS Minta Penjahat Perang Bosnia Copot Status Warga Negara
Ilustrasi. (Foto: UPI)

Washington: Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengajukan tuntutan hukum, Rabu 4 April, terhadap dua terpidana penjahat perang Bosnia. Keduanya dikatakan secara curang memperoleh kewarganegaraan AS melalui naturalisasi.

Menurut gugatan, Edin Dzeko, 46, dan Sammy Rasema Yetisen, 45, menjadi bagian dari unit elit Angkatan Darat Republik Bosnia dan Herzegovina.

Para pejabat AS mengatakan selama perang Bosnia 1990-an, dua orang itu membunuh warga sipil dan tawanan perang karena agama dan etnisitas mereka. Kedua tergugat menyembunyikan kejahatan mereka dan secara curang memperoleh status pengungsi dan akhirnya kewarganegaraan AS yang dinaturalisasi.

Tuntutan hukum menguraikan Dzeko dan Yetisen berpartisipasi dalam pembantaian Trusina, 16 April 1993, sebuah serangan yang menewaskan 22 warga sipil tak bersenjata. Para penyerang menargetkan penduduk keturunan Bosnia-Kroasia karena agama Kristen dan etnis Kroasia mereka.

Sebuah pengadilan Bosnia menemukan bahwa Dzeko dan Yetisen memainkan peran kunci dalam pembantaian dan keduanya merupakan bagian dari regu tembak yang juga mengeksekusi enam tawanan perang dan penduduk sipil tidak bersenjata.

Demi memastikan mereka semua mati, Yetisen menembak mereka berulang kali. Sementara Dzeko membunuh seorang pria tua yang lumpuh dan menembak istrinya karena dia tidak berhenti menangis, menurut tuntutan hukum.

"Dzeko dan Yetisen menyembunyikan dan dengan yakin salah mengartikan sejarah kriminal mereka, dinas militer, dan tindakan penganiayaan selama proses imigrasi mereka," kata departemen itu. "Manfaat seperti itu akan ditolak jika pihak imigrasi mengetahui peran terdakwa dalam pembantaian Trusina," cetusnya seperti dilansir UPI, Kamis 5 April 2018.

Jaksa Agung AS Jeff Sessions mengatakan AS tidak akan menjadi tempat yang aman bagi para penjahat perang.

"Kami akan teguh ketika kami menyelidiki dan mengadili pelanggar hak asasi manusia, penyiksa, dan penjahat perang. Ini terutama berlaku bagi mereka yang secara curang mendapatkan kewarganegaraan AS," kata Sessions dalam sebuah pernyataan. "Sudah terlalu lama, kami telah menoleransi penipuan yang mengerikan dalam program pengungsi kami, sistem imigrasi kami, dan proses naturalisasi. Pemerintah akan menuntut penipu yang bertanggung jawab," tegasnya.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kirstjen Nielsen mengatakan siapa pun yang melanggar undang-undang imigrasi untuk kewarganegaraan AS akan dihukum.

"Keamanan nasional adalah keamanan dalam negeri dan bagi mereka yang secara curang memperoleh kewarganegaraan AS tidak akan ditoleransi," kata Neilson. "Mereka yang menyalahgunakan sistem imigrasi kami, mengambil peluang dari mereka yang mematuhi hukum kami dan yang tidak diragukan lagi pantas menjadi warga negara AS," bubuhnya.

Pejabat AS belajar tentang kejahatan pada tahun 2011 ketika memberikan ekstradisi pasangan itu ke Bosnia dan Herzegovina atas permintaan berdasarkan perjanjian negara tersebut.

Pada 2012, Yetisen dihukum di pengadilan Bosnia dan dijatuhi hukuman lima setengah tahun penjara. Dia sekarang tinggal di Oregon. Dzeko dihukum pada 2014 dan terus ditahan di Bosnia dan Herzegovina, bunyi gugatan.

Sebelum pejabat AS mengetahui tentang kejahatan itu, Dzeko dan Yetisen sudah meminta dan menerima status pengungsi, dengan mengatakan mereka telah menjadi korban penganiayaan.


(FJR)