Masa Depan Suram Kolombia usai Gagalnya Perjanjian Damai

Arpan Rahman    •    Senin, 10 Oct 2016 14:14 WIB
kolombia
Masa Depan Suram Kolombia usai Gagalnya Perjanjian Damai
Seorang warga membawa bendera Kolombia dalam unjuk rasa damai di Cali, 9 Oktober 2016. (Foto: AFP/LUIS ROBAYO)

Metrotvnews.com, Bogota: Setelah konflik selama lebih dari 50 tahun disertai empat tahun masa perundingan, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos dan komandan kelompok pemberontak FARC Rodrigo Londono menandatangani perjanjian damai pekan lalu. 

Perjanjian dibuat untuk mengakhiri konflik internal yang telah membayangi masyarakat serta politik Kolombia sejak 1960-an. 

Perdamaian seperti sudah di depan mata. Namun dalam referendum pada Minggu (9/10/2016), warga Kolombia dengan 50,21 persen suara berbanding 49,78 menolak kesepakatan damai. Tingkat keiikutsertaan warga dalam referendum mencapai 37 persen. 

Perjanjian Perdamaian Kolombia telah mendapat dukungan dari kalangan internasional, termasuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dan Sekjen PBB Ban Ki-moon. keduanya menghadiri upacara penandatanganan di Cartagena, Senin 26 September. Kehadiran keduanya menjadi pertanda baik bahwa perdamaian akan terwujud di Kolombia.

Seperti dikutip harvardpolitics.com, secara efektif kesepakatan itu menurunkan ketegangan dalam berbagai segi kehidupan bernegara di Kolombia. Namun ditolaknya perjanjian damai membuat masa depan Kolombia menjadi suram dan tak pasti.

Konflik

Sebagai pemberontakan terpanjang di Amerika Latin, Perang Saudara Kolombia telah menyebabkan lebih dari 200.000 kematian. Menurut Pusat Internasional untuk Keadilan Transisi (ICTJ), ribuan lainnya telah "menghilang" atau menjadi korban kekerasan berbasis seksual, dan jutaan orang telah mengungsi. 

Angkatan Bersenjata Revolusioner Columbia, atau FARC, tentara pemberontak Marxis, sempat dianggap organisasi teroris oleh Uni Eropa. Tidak jelas apakah anggapan Uni Eropa akan diaktifkan kembali setelah gagalnya perjanjian damai. Kelompok ini masih terdaftar dalam Kemenlu AS sebagai Organisasi Teroris Asing. Pemberontak FARC juga terkait dengan jaringan perdagangan kokain di wilayah tersebut.

Upaya demobilisasi telah berlangsung selama satu dekade terakhir, namun berkurangnya kekerasan sulit terjadi. Pada 2010, Presiden Kolombia Juan Santos berkampanye di mimbar perdamaian dan rekonsiliasi. Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani pada 26 September adalah puncak dari lebih empat tahun perundingan damai antara pemerintah Santos dan FARC.


Dokumen perjanjian damai pemerintah Kolombia dengan FARC. (Foto: AFP)

Perjanjian

Setelah kesepakatan berlalu, transisi dari perang menuju perdamaian belum berakhir begitu saja. Proses integrasi mantan anggota tentara gerilya kembali ke masyarakat dipastikan menjadi tantangan sulit. Menurut ketentuan perjanjian, bekas kelompok gerilya pemberontak akan menjadi partai politik sayap kiri, dan dijamin akan mendapatkan 10 kursi di badan legislatif Kolombia. 

Menolak perjanjian tersebut, gerakan yang dipimpin mantan presiden Uribe meminta agar mantan gerilyawan harus dipenjara, tidak diberi amnesti, dan tidak boleh bergabung di parlemen.  

Selanjutnya, kesepakatan itu juga mengakui pentingnya memberdayakan perempuan dalam masyarakat pascakonflik, menekankan gender sebagai prioritas proses perdamaian, dan menggambarkan langkah-langkah khusus untuk menjamin promosi hak-hak perempuan di tahun-tahun mendatang. Mengingat bahwa kekerasan berbasis seksual dan gender memainkan peran besar dalam konflik ini, bagian dari kesepakatan menandai langkah penting dalam menjamin keadilan bagi para korban perang sipil. 

Dengan menolak kesepakatan, suara pemilih Kolombia telah mengorbankan semua manfaat potensial ini. Mereka lebih memilih tetap berperang ketimbang memulai perjalanan menuju perdamaian.

Jalan ke depan

Santos layak dipuji karena menyusun kesepakatan yang berpotensi menciptakan perdamaian di negara sejak 1960-an. Meskipun kesepakatan itu ditolak, ia mengatakan tidak akan menyerah berjuang demi proses perdamaian. Saat menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada Jumat 7 Oktober, Santos menegaskan kembali seruannya untuk mengakhiri kekerasan. 


Presiden Kolombia Juan Manuel Santos. (Foto: AFP)

"Negara berdamai dan bersatu untuk menyelesaikan proses ini dan mulai membangun perdamaian yang stabil dan abadi," ujar Santos.

Santos telah memerintahkan agar gencatan senjata saat ini dengan FARC tetap diterapkan. Ia juga telah mengirim tim ke Kuba untuk mengadakan negosiasi darurat. Pemimpin FARC, Londono, lebih jauh lagi mengisyaratkan komitmennya untuk mengakhiri perang, mempertahankan prinsip bahwa "perdamaian pada akhirnya akan berjaya." 

Namun, pemberontak FARC hingga saat ini belum bersedia menyerahkan senjata mereka kepada pejabat PBB atau memutuskan hubungan dengan jaringan peredaran kokain. Mengingat selisih tipis yang menolak kesepakatan itu, negosiator Santos berharap dapat menyelamatkan perjanjian perdamaian dengan membuat penyesuaian pada aspek-aspek kesepakatan setebal 297 halaman yang mendapat reaksi paling keras. 

Bagaimana pun membentuk kesepakatan baru, baik untuk pemberontak FARC maupun pendukung Uribe, tidak akan mudah. Tidak adanya rencana alternatif membuat negara itu berada dalam situasi mengambang, apakah masyarakat akan kembali terjun ke aksi kekerasan atau melanjutkan perjalanan menuju perdamaian.


(WIL)

Hasil Referendum Italia dan Hubungannya dengan Uni Eropa

Hasil Referendum Italia dan Hubungannya dengan Uni Eropa

4 hours Ago

Perdana Menteri Italia Metteo Renzi mundur dari jabatannya setelah gagal menang dalam referendum…

BERITA LAINNYA