Parlemen AS Tahan Bantuan untuk Warga Tepi Barat dan Gaza

Marcheilla Ariesta    •    Rabu, 06 Dec 2017 12:55 WIB
palestina
Parlemen AS Tahan Bantuan untuk Warga Tepi Barat dan Gaza
Warga Palestina yang berada di Tepi Barat (Foto: AFP).

Washington: Anggota Parlemen Amerika Serikat (AS) memilih untuk menahan bantuan kemanusiaan kepada para warga di Tepi Barat dan Gaza. 
 
Penahanan ini diberlakukan hingga otoritas Palestina menghentikan praktik membayar pelaku dan kerabat tersangka penyerangan asal Palestina.
 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengeluarkan undang-undang tersebut dengan suara bulat. RUU tersebut harus diperjelas di Senat AS dan ditandatangani Presiden Donald Trump untuk menjadi undang-undang. Jika sudah menjadi UU, maka keputusan AS untuk menghentikan bantuan akan dilakukan selamanya.
 
Kongres marah besar saat otoritas Palestina terus menerus membiayai pelaku dan kerabatnya saat mereka berada dalam penjara.
 
Dilansir dari laman AFP, Rabu, 6 Desember 2017, pemerintah Israel juga telah menghentikan bantuan ke sana. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menuturkan, setiap tahun beberapa juta dolar AS digelontorkan untuk bantuan tersebut.
 
Anggota parlemen Republik dan Demokrat AS sepakat jika pembayaran tersebut malah memberikan kesempatan para pelaku untuk memberontak. Hal ini nantinya malah menjadi titik akhir dalam proses perdamaian Timur Tengah.
 
"Otoritas Palestina harus dipaksa memilih antara praktik kejamnya dalam membayar gaji para 'teroris' dan menerima bantuan luar negeri yang didanai pembayar pajak Amerika," kata Ketua DPR AS, Paul Ryan.
 
Sementara itu, Ketua Komite Rumah Tangga Urusan Luar Negeri Ed Royce, menjelaskan bahwa kebijakan Palestina itu sebagai 'sistem pembayaran untuk pembunuh'.
 
"Otoritas Palestina memberi gaji pada warga mereka yang menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Jika penyerang meninggal dunia, keluarga mereka diberi kompensasi," serunya.
 
Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson menyebutkan bahwa orang-orang Palestina siap untuk mengakhiri pemberian uang tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari otoritas Palestina.
 
Pengumuman ini dikeluarkan sesaat Trump mengungkapkan akan memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem lewat telepon kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Keputusan Trump tersebut bisa memicu protes dan kerusuhan yang meluas di kawasan Timur Tengah.



(FJR)