Durasi Shutdown AS Menuju Rekor Baru

Willy Haryono    •    Sabtu, 12 Jan 2019 10:00 WIB
amerika serikatdonald trump
Durasi Shutdown AS Menuju Rekor Baru
Patung George Washington berada di depan gedung Federal Hall Memorial National Historic Site yang ditutup di tengah shutdown di Wall Street, New York, AS, 11 Januari 2019. (Foto: AFP/JOHANNES EISELE)

Washington: Shutdown di Amerika Serikat, atau penutupan beberapa instansi pemerintah, segera memasuki hari ke-22 pada Sabtu 12 Januari 2019. Salah satu shutdown terpanjang dalam sejarah AS ini merupakan buntut perseteruan Presiden Donald Trump dengan Partai Demokrat atas biaya pembangunan tembok perbatasan.

Penolakan Demokrat untuk menyetujui dana USD5,7 miliar atau setara Rp80 triliun yang diajukan Trump untuk tembok di perbatasan AS-Meksiko telah melumpuhkan Washington. Shutdown ini membuat sekitar 800 ribu pegawai federal AS bekerja tanpa dibayar.

Dalam sejarah AS, shutdown terlama terjadi di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton pada periode 1995-1996. Kala itu, shutdown berlangsung 21 hari.

Baca: Trump Ingatkan Shutdown Dapat Berlangsung Selama Mungkin

Trump sempat mengancam akan mendeklarasikan status darurat nasional untuk mengakhiri kebuntuan dengan Demokrat. Namun pada Jumat 11 Januari, ia urung melakukan hal tersebut.

"Saya tidak mau terburu-buru mendeklarasikan (darurat nasional) itu," ujar Trump di Gedung Putih, seperti dikutip dari laman AFP. Menyebut pendeklarasian status darurat nasional adalah "jalan keluar termudah," Trump mendesak Kongres AS untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab untuk meloloskan dana Rp80 triliun untuk pembangunan tembok.

"Tapi jika mereka (Kongres AS) tidak bisa melakukan hal itu, baru saya akan mendeklarasikan status darurat nasional. Saya punya hak atas hal tersebut," ungkap Trump.

Sebelumnya, Trump telah beberapa kali menyebutkan bahwa status darurat nasional sudah di depan mata. Beberapa menit sebelum pernyataan Trump, senator asal Partai Republik Lindsey Graham sempat menuliskan di Twitter, "Pak Presiden, Deklarasikan status darurat nasional. Sekarang."

Belum diketahui apa yang membuat Trump mengubah atau menunda tekadnya itu. Namun dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih, Trump mengakui bahwa pendeklarasikan status darurat nasional akan berujung pada pertempuran di jalur hukum hingga ke level Mahkamah Agung.

Sejumlah oposisi menilai langkah sepihak dari presiden terkait isu perbatasan dapat dikategorikan sebagai aksi yang melampaui konstitusi negara. Dikhawatirkan jika status darurat nasional diterapkan, maka akan menjadi preseden buruk atas sejumlah kontroversi serupa di masa mendatang.

 


(WIL)