Pilpres Kolombia Digelar di Tengah Perjanjian Damai Pemberontak

Willy Haryono    •    Minggu, 27 May 2018 16:08 WIB
kolombia
Pilpres Kolombia Digelar di Tengah Perjanjian Damai Pemberontak
Proses pemungutan suara dalam pemilu legislatif di Kolombia, Maret 2018. (Foto: AFP)

Bogota: Warga Kolombia akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum presiden, Minggu 27 Mei 2018, di tengah perjanjian damai yang rapuh antara pemerintah dengan pemberontak FARC.

Sejumlah pengamat khawatir pemenang pilpres dapat merusak perjanjian damai saat ini dan juga berpotensi mengganggu model ekonomi ramah pebisnis di Kolombia.

Kandidat unggulan, Ivan Dugue dari sayap kanan, berjanji mengubah beberapa poin dalam perjanjian damai dan memenjarakan sejumlah pemberontak atas tuduhan kejahatan perang. 

Sementara kandidat dari sayap kiri, Gustavo Petro, bertekad mengubah kebijakan ekonomi Kolombia dan mendistribusikan kekayaan negara dari orang kaya ke kalangan kurang mampu.

Kandidat lainnya adalah seorang ahli matematika Sergio Fajardo dan mantan wakil presiden German Vargas.

"Pemilu ini akan menentukan nasib Kolombia, dan mungkin akan semakin memecah-belah masyarakat yang dapat berujung pada krisis mendalam," ujar Gregorio Sierra, seorang psikolog di Bogota, seperti dilansir dari Reuters.

"Kemungkinan tersebut sangat mengerikan," lanjut dia.

Jika tidak ada kandidat yang meraih suara lebih dari 50 persen, maka dua teratas akan melaju ke putaran kedua pada 17 Juni.

Pilpres Kolombia kali ini bertepatan dengan krisis keimigrasian dari Venezuela. Kolombia telah meminta dukungan internasional untuk menangani ratusan ribu pengungsi Venezuela.



(WIL)