Sekjen PBB: Hukuman Mati untuk Terorisme Sering Tidak Adil

Arpan Rahman    •    Selasa, 11 Oct 2016 17:34 WIB
terorisme
Sekjen PBB: Hukuman Mati untuk Terorisme Sering Tidak Adil
Sekjen PBB Ban Ki-moon. (Foto: AFP/ALBERTO PIZZOLI)

Metrotvnews.com, New York: Hukuman mati bagi terorisme sering dijatuhkan melalui proses peradilan yang tidak adil oleh pengadilan khusus yang tidak menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dalam sambutannya memperingati Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia, Senin (10/10/2016). 

Sebanyak 65 negara mempertahankan hukuman mati karena pelanggaran yang berkaitan dengan terorisme. Menurut Ban, pengalaman menunjukkan mengeksekusi "teroris" justru dapat dijadikan propaganda bagi gerakan terorisme. 

"Hukuman mati adalah praktik kejam dan tidak manusiawi. Mestinya tidak berlaku lagi di abad ke-21," kata Ban seperti disitir Daily Mail, Senin (10/10/2016).  

"Menjadi sah dan efektif, bila langkah-langkah anti-teror harus didasarkan atas semangat menghormati HAM dan aturan hukum," tambah dia.

Dalam kesempatan tersebut, Ban juga memperingatkan negara-negara yang mengkriminalisasi kebebasan berekspresi melalui langkah-langkah anti-teror yang tidak jelas.

"Mari kita perjelas: partisipasi dalam protes damai dan kritik terhadap pemerintah -- baik secara pribadi, di internet atau di media -- bukan kejahatan atau tindakan teroris. Ancaman atau penggunaan hukuman mati dalam kasus-kasus tersebut adalah pelanggaran berat atas HAM," ujar Ban.

Majelis Umum PBB telah berulang kali menyerukan kepada semua negara untuk membatasi pemberlakuan hukuman mati. Namun, menurut para pakar PBB, beberapa negara malah memperkenalkan atau memperluas ruang lingkup dari hukuman mati karena pelanggaran yang berkaitan dengan terorisme. Terdapat 15 negara yang melakukan eksekusi mati dalam kasus teror sejak 10 tahun terakhir.

Pada 2015, hukuman mati diberlakukan untuk pelanggaran terorisme setidaknya di tujuh negara, terutama di Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Mempertahankan aturan hukum dan penghormatan terhadap HAM -- bahkan dalam menghadapi terorisme dan ekstremisme kekerasan -- adalah kewajiban yang akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman teror," pungkas Ban.


(WIL)

BDF IX Berakhir, Demokrasi Masih Hadapi Banyak Tantangan

BDF IX Berakhir, Demokrasi Masih Hadapi Banyak Tantangan

22 hours Ago

Bali Democracy Forum (BDF) IX resmi ditutup. Sejak pertama kali diadakan pada 2008, tingkat keikutsertaan…

BERITA LAINNYA