AS Minta Warganya Segera Keluar dari Korut

Sonya Michaella    •    Kamis, 03 Aug 2017 09:06 WIB
korea utara
AS Minta Warganya Segera Keluar dari Korut
Salah satu sudut kota Pyongyang, Korea Utara. (Foto: AFP)

Metrotvnews.com, Washington: Amerika Serikat (AS) tampaknya serius untuk menetapkan larangan perjalanan ke Korea Utara (Korut). Sebelum 1 September, Pemerintah AS meminta warganya yang kini berada di Korut untuk segera meninggalkan negara itu.

"Pengecualian hanya pada wartawan dan yang bekerja di bidang kemanusiaan," sebut pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri AS, seperti dikutip AFP, Kamis 3 Agustus 2017.

Namun, mereka yang berprofesi di bidang ini harus meminta validasi khusus untuk menetap di Negara Komunis itu karena urusan pekerjaan.

Bulan lalu, AS sudah mengeluarkan larangan perjalanan ke Korut dengan alasan risiko "penahanan jangka panjang" di sana seperti yang dialami warga AS, Otto Warmbier.

"Orang-orang yang saat ini berada di Korut dengan membawa paspor AS harus meninggalkan Korut sebelum larangan perjalanan mulai berlaku pada 1 September," tegas pernyataan itu lagi.

Kemenlu AS juga mengeluarkan surat resmi bahwa paspor AS tidak valid untuk bepergian ke atau melalui Korut. Pembatasan tersebut akan diberlakukan selama 30 hari dan akan diperpanjang jika diperlukan.

Hubungan AS dan Korut mulai menegang kembali setelah Korut mengirim balik Warmbier dalam keadaan koma. Beberapa hari setelah dirawat secara intensif, Warmbier pun meninggal dunia.

Para ahli menduga, Warmbier disiksa secara mental dan psikis di Korut. Sebelumnya, ia ditangkap sekitar tahun lalu karena dituduh mencuri bendera propaganda di sebuah hotel di Pyongyang.

Namun, Korut menyangkal bahwa ada penyiksaan terhadap Wambier. Korut bahkan menyebut kematian Warmbier adalah sebuah misteri.

Diketahui, saat ini Korut masih menahan dua akademisi Korea-Amerika dan seorang misionaris. Lalu, seorang pastor asal Kanada dan tiga warga negara Korsel yang sedang melakukan pekerjaan misionaris. Jepang mengklaim pula bahwa Pyongyang masih menahan sejumlah warga negaranya. 





(FJR)