Trump Didesak Percepat Bangun Tembok Perbatasan AS-Meksiko

Arpan Rahman    •    Rabu, 16 Nov 2016 16:47 WIB
donald trump
Trump Didesak Percepat Bangun Tembok Perbatasan AS-Meksiko
Donald Trump saat diterima Presiden Barack Obama (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, New York: Seorang arsitek yang anti-imigrasi mengatakan, dirinya menasihati Presiden terpilih Donald Trump. Nasihatnya, pemerintahan baru bisa mendorong lebih cepat terbangunnya tembok perbatasan Amerika Serikat (AS)-Meksiko tanpa minta persetujuan kongres.
 
Sekretaris Negara Bagian Kansas, Kris Kobach, yang membantu merancang undang-undang imigrasi yang keras di Arizona dan di negara bagian lain, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa penasihat kebijakan Trump juga telah membahas penyusunan proposal untuk dipertimbangkan daftar ulang bagi para imigran asal negara-negara Muslim.
 
Kobach, yang menurut berbagai laporan media, menjadi anggota kunci dari tim transisi Trump, berkata ia telah berpartisipasi dalam rapat harian yang diikuti sekitar selusin penasihat imigrasi Trump selama dua hingga tiga bulan terakhir.
 
Menurut Reuters, Rabu (15/11/2016), tim transisi Trump tidak menanggapi permintaan konfirmasi mengenai peran Kobach. Presiden terpilih belum berkomitmen untuk mengikuti setiap rekomendasi dari kelompok penasihatnya.
 
 
Trump, yang mencetak kemenangan mengejutkan, pekan lalu, mengungguli calon Demokrat Hillary Clinton, membuat pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko sebagai isu sentral kampanye. Ia telah berjanji meningkatkan penegakan aturan imigrasi terhadap 11 juta migran gelap di negara itu. Dia juga mengatakan mendukung "pemeriksaan ekstrem" Muslim yang memasuki Amerika Serikat sebagai ukuran keamanan nasional.
 
Kobach berkata kepada Reuters, Jumat 11 November lalu, bahwa grup penasihat imigrasi telah membahas penyusunan perintah eksekutif guna ditinjau presiden terpilih "sehingga Trump dan Departemen Keamanan Dalam Negeri mendapatkan landasan untuk menjalankannya."
 
Soal pelaksanaan seruan Trump atas "pemeriksaan ekstrem" dari beberapa imigran Muslim, Kobach mengatakan, kelompok kebijakan imigrasi bisa merekomendasikan daftar ulang nasional bagi imigran dan pengunjung yang masuk ke Amerika Serikat dengan visa dari negara-negara di mana sejumlah kelompok ekstremis aktif.
 
Kobach membantu merancang program, yang dikenal sebagai Sistem Registrasi Keluar-Masuk Keamanan Nasional (NSEERS), saat bertugas di Departemen Kehakiman dalam pemerintahan Presiden Republik George W. Bush setelah tragedi 11 September 2001 di AS oleh militan Al Qaeda.
 
Di bawah aturan NSEERS, orang-orang dari negara-negara yang dianggap "berisiko tinggi" perlu menjalani interogasi dan sidik jari bila memasuki AS. Beberapa penduduk AS laki-laki non-warga negara berusia di atas 16 tahun asal negara-negara dengan ancaman militan aktif diminta mendaftarkan diri di kantor-kantor pemerintah dan secara berkala memeriksakan diri mereka.
 
NSEERS dibatalkan pada 2011 sebab dianggap berlebihan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan dikritik oleh kelompok hak-hak sipil sebagai tidak adil karena menargetkan imigran dari negara-negara mayoritas Muslim.
 
Kobach berkata, para penasihat imigrasi juga melihat bagaimana Departemen Keamanan Dalam Negeri bisa bergerak cepat membangun tembok perbatasan tanpa persetujuan dari Kongres untuk memeriksa kembali dana yang ada dalam anggaran saat ini. Dia mengakui "tahun fiskal mendatang akan membutuhkan alokasi tambahan."
 
Kongres, yang dikendalikan oleh sesama mitra Trump di Partai Republik, bisa menyatakan keberatan dengan mengalihkan dana DHS yang ditunjuk untuk tujuan lain.
 
Kobach telah bekerja dengan sekutunya di seluruh AS dalam penyusunan undang-undang dan memburu tindakan hukum demi menindak imigrasi ilegal.
 
 
Pada 2010, ia membantu menyusun hukum Arizona yang mengharuskan pejabat negara dan lokal untuk memeriksa status imigrasi individu yang ditilang polisi. Sebagian aturan itu ditentang keras oleh warga keturunan Hispanik dan kelompok-kelompok hak sipil, yang mengadu ke Mahkamah Agung AS pada 2011.
 
Kobach juga merancang peraturan pada 2013 di Kansas yang mewajibkan para pemilih menyediakan berbagai dokumen sebagai bukti kewarganegaraan, seperti akte kelahiran atau paspor AS, saat mendaftar pemilu untuk pertama kali. Pengadilan banding AS menganulir aturan itu setelah mendapat tentangan dari kelompok hak-hak sipil.
 
Menurut Kobach dalam wawancara, dia percaya bahwa imigran ilegal pada beberapa kasus harus dideportasi sebelum jatuhnya sebuah putusan jika mereka telah didakwa atas kejahatan dengan kekerasan. 
 
Trump mengatakan dalam sebuah wawancara di program "60 Minutes" CBS yang tayang pada Minggu 13 November bahwa setelah ia dilantik jadi presiden, dirinya akan mengusir imigran dengan catatan kriminal yang berada di negara itu secara ilegal.
 
Kata Kobach, kelompok penasihat imigrasi juga telah membahas cara menganulir perintah eksekutif Presiden Barack Obama pada 2012 yang telah memberikan bantuan deportasi dan izin kerja sementara bagi lebih dari 700.000 orang yang tidak berdokumen atau "para pemimpi" yang datang ke Amerika Serikat sebagai anak-anak imigran ilegal.

 

 
(FJR)